jpnn.com - JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengabaikan imbauan Polri untuk menunda demo agar tidak bersamaan dengan Aksi Bela Islam III pada Jumat (2/12) mendatang.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak.
BACA JUGA: Muncul di Paripurna DPR, Papa Novanto Dikawal Nurdin Halid
Hal tersebut merupakan hak KSPI yang diatur dalam undang-undang untuk menyampaikan aspirasinya.
"Kami atur baik-baik. Kan mereka tujuannya menyampaikan aspirasi," kata Boy di gedung Divisi Humas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/11).
BACA JUGA: Ahok: Gendeng, Pak Tito Nggak Minum Miras
Menurut Boy, pihaknya sudah berupaya berkoordinasi dengan KSPI untuk menunda demo mereka.
Sebab, dengan adanya dua agenda demo, pasti ada potensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
BACA JUGA: FPPP Buka Peluang Kocok Ulang Pimpinan DPR
"Setelah berusaha mereka tetap bersikeras ya mau tidak mau kami tetap berikan pelayanan," jelas Boy.
Sebelumnya, Ketua KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa agenda demo buruh tidak berubah, tetap pada 2 Desember.
Tuntutan mereka juga sama dengan GNPF-MUI, yaitu meminta agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditahan.
Menurutnya, KSPI kerap menyatakan sikap agar Ahok ditahan sebelum kasus dugaan penistaan agama mencuat.
Sebab, nama Ahok sering terjerat dalam kasus dugaan korupsi pada perkara Reklamasi Teluk Jakarta dan Sumber Waras.
"Ahok juga bapak upah murah. Upah minimum Ibu Kota saja hanya Rp 3,3 juta, sementara di Karawang saja sudah Rp 3,7 juta," kata dia saat konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (29/11) kemarin. (Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Diperiksa KPK, Istri Akil Bungkam
Redaktur : Tim Redaksi