Buruh Geruduk Balai Kota, Anies Masih di Argentina

Kamis, 01 November 2018 – 13:46 WIB
Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi melakukan long march memperingati Hari Buruh sedunia (May Day) di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (1/5). Hari Buruh sedunia diperingati ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek dengan menggelar aksi unjuk rasa menuntut penghapusan outsourcing, jaminan sosial pekerja dan tolak upah murah. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) serentak di seluruh Indonesia, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi demo di depan Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Mereka mengaku akan mengawal penetapan UMP di ibu kota.

Buruh kembali mengepung Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/11). Mereka ingin mendengarkan langsung pengumuman upah minimum provinsi 2019.

BACA JUGA: Kubu Jokowi: Urus Posisi Wagub Saja Ribut, Apalagi Negara

Ketua Gerakan KASBI, Anwar meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak asal dalam menetapkan angka UMP. Dengan tegas, Anwar meminta agar Anies dapat menentang PP 78/2015.

"Seharusnya menjadi perhatian menjadi fokus bagi Bapak Gubernur untuk lebih memperhatikan kaum buruh. Cabut PP 78/2015," jelas Anwar di depan Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (1/11).

BACA JUGA: Staf Ahok Merasa Kepemimpinan Anies Baswedan Merugikan Warga

Anies sendiri saat ini masih berada di Argentina. Rencananya UMP bakal diumumkan Sekda DKI Jakarta Saefullah.

Anwar pun menyuarakan agar Pemerintah Daerah dapat tetap mempertahankan program dari gubernur sebelumnya yang mensejahterakan masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat tetap sejahtera.

BACA JUGA: Beda dengan Anies, Ini Alasan Djarot Menjomlo Enam Bulan

"Kami mengkritisi kebijakan yang membatasi gubernur lain yang punya itikad baik memberikan upah layak kepada masyarakat namun dihambat. Kebaikan kok dihambat, mau berniat baik dihalangi," ungkapnya.

"Kenaikan listrik, kenaikan BBM kayak layangan diolor tahu-tahu naik turun tidak ada kejelasan bagi kami. Tidak ada kebaikan bagi kami," tegas Anwar.

Anwar melihat rendahnya tingkat kenaikan jika dilandaskan PP 78/2015 jelas akan semakin membuat kehidupan buruh semakin sulit. Terlebih subsidi kebutuhan rakyat seperti BBM, pangan dan listrik telah dicabut. Daya beli kaum buruh akan semakin merosot dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional.
(rgm/JPC)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Berjanji Teken Pergub UMP Sebelum ke Argentina


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler