Buruh Perkebunan Teh Mendukung Firli Bahuri Maju pada Pilpres 2024

Kamis, 27 Oktober 2022 – 03:01 WIB
Sekelompok pekerja atau buruh pemetik teh di Cianjur, Jawa Barat mendukung Ketua KPK Firli Bahuri maju pada Pilpres 2024. Foto: Dok. Perwakilan Buruh

jpnn.com, JAKARTA - Sekelompok pekerja atau buruh perkebunan teh yakni pemetik teh di Cianjur, Jawa Barat mendukung Ketua KPK Firli Bahuri maju pada Pilpres 2024.

Mereka menilai latar belakang Firli sebagai penegak hukum dibutuhkan untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan khususnya bagi pekerja perkebunan.

BACA JUGA: Analisis Ikhwan Arif Soal Peluang AHY dan Aher Sebagai Pendamping Anies di Pilpres 2024

“Kami mendukung penegak hukum yang paham rakyat bawah. Beliau anak petani juga, pernah hidup susah diupah pas-pasan,” kata perwakilan pekerja, Siti Murnia di salah satu kawasan kebun teh Kecamatan Cempaka seperti dilansir dalam siaran pers pada Rabu (26/10).

Murni sapaan Siti Murnia mengaku baru kali ini menyuarakan aspirasi dan dukungan terkait pemilihan presiden.

BACA JUGA: Pujian Jokowi Mendongkrak Peluang Airlangga Menuju Pilpres 2024

Sebelumnya, Murni karena rutinitasnya di kebun yang jauh dari hingar-bingar politik membuatnya kurang peduli.

Murni bersama pekerja lain mengubah sikap setelah sekian lama gelisah dengan nasib hidup yang masih jauh dari sejahtera.

BACA JUGA: Guru Ngaji Doakan Firli agar Sukses Bebaskan Indonesia dari Korupsi

“Ada (figur) yang cocok, tukang tangkap koruptor,” ujar Murni.

Titin Suhartini menambahkan para pekerja menaruh harapan besar kepada sosok Firli.

Dia percaya keberanian dan ketegasan Firli terhadap koruptor sebagai modal kuat untuk membela pekerja.

“Upah dinaikkan pekerja harian dan bulanan dilindungi, pasar dan harga petani juga diperhatikan,” kata Titin.

Dia menjelaskan sejak dulu nasib pekerja teh tak kunjung berubah. Padahal, imbuhnya, teh merupakan komoditas unggulan sektor perkebunan di Provinsi Jawa Barat.

Meski pemerintah telah menetapkan upah minimum (UMR/UMK) bagi pekerja teh, menurut Titin, nilainya dirasa belum layak.

Di samping itu, tidak semua perusahaan konsisten menjalankan ketetapan tersebut.

“Aturannya harus jelas memihak dan ditegakkan, jangan pekerja terus yang disalahkan kalau produksi dan kualitasnya turun,” ujar Titin.

Dia pun meyakini harapan tersebut bisa terwujud apabila kepemimpinan nasional nantinya dikendalikan oleh orang yang paham hukum serta berpihak pada pekerja.

“Intinya, mengerti hukum, bisa lindungi pekerja, dan serius berantas korupsi," tegas Titin.(fri/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler