jpnn.com, JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqaddas mengatakan partai politik (parpol) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harusnya introspeksi diri terkait dengan dugaan korupsi politik di proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Busyro mengingatkan, jangan malah melawannya dengan menggergaji kewenangan komisi antirasywah lewat wacana revisi Undang-undang (UU) KPK untuk kesekian kalinya.
BACA JUGA: Korupsi e-KTP Sudah Dirancang Sejak Awal
"Jangan kemudian disikapi dengan merevisi UU KPK, kekanak-kanakan itu," sindir Busyro di gedung KPK, Senin (27/3) malam.
Menurut Busyro, untuk sosialisasi revisi UU KPK di kampus-kampus itu juga tentu menggunakan dana. Jika menggunakan dana besar, tapi ditolak oleh kampus tentu akan meruntuhkan wibawa parpol yang representasinya di DPR.
BACA JUGA: Jika Merasa Bersih, ya Jangan Panik
"Jadi orang mesti membaca, revisi UU ini disetujui atau menjadi kehendak parpol? Parpol ini representasi rakyat atau representasi komunitas yang akrab dengan para koruptor?" ujar Busyro.
Nah, kata dia, biarlah pertanyaan-pertanyaan seperti itu dijawab oleh para ketua umum (ketum) atau dewan pimpinan pusat (DPP) masing-masing parpol.
BACA JUGA: Bu Miryam Sakit Apa?
Yang jelas, Busyro mengingatkan, sebaiknya para ketum parpol segera menyikapi untuk menghentikan revisi UU KPK.
"Revisi UU KPK setop kalau memang parpol-parpol itu antikorupsi. Sampai sekarang tidak ada kan?" katanya.
Menurut dia, kalau kelamaan nanti terjadi deparpolisasi yang justru dilakukan oleh elite parpol itu sendiri.
"Jadi, jangan nuduh KPK ini main deparpolisasi. Wong yang mendeparpolisasi itu mereka (parpol) sendiri," tuntas Busyro. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ya Ampun, Mark Up Blangko e-KTP Sampai 400 Persen
Redaktur & Reporter : Boy