jpnn.com - JAKARTA - Koordinator nasional (Kornas) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengatasi darurat pendidik atau guru.
Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN sampai 2024.
BACA JUGA: Kepala BKN Sebut Honorer Teknis Bisa Dapat Afirmasi Seleksi PPPK, Asal...
Anehnya, kata Satriawan Salim, pemerintah malah merekrut ASN berstatus kontrak bernama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, bukan PNS.
Satriwan menegaskan PPPK solusi kekurangan guru jangka pendek.
BACA JUGA: Kabar Gembira untuk 6.141 Guru Honorer Lulus PG PPPK 2021, Semoga Berhasil
Seharusnya pemerintah merekrut guru PNS sebagai solusi jangka panjang.
Dia menilai alasan pemerintah tidak merekrut guru PNS lagi karena anggaran jumbo, sangat aneh.
BACA JUGA: SK PPPK Guru 2022 Terbit Juni, Terima Gaji ke-13, BKN Tolong Percepat Penetapan NIP
Sebab, anggaran pendidikan dalam APBN pun mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya.
"Pada 2023 alokasi anggaran pendidikan dalam APBN sebesar Rp 612 triliun, naik 5,8 persen dari tahun 2022 sebesar Rp 574,9 triliun," ujarnya, Rabu (11/5).
Dia menegaskan negara mengalami darurat kekurangan guru ASN, anggaran pendidikan besar yang mencapai Rp 612 triliun, tetapi pemerintah masih enggan merekrut guru PNS. Hal ini menujukkan sebuah ambivalensi dalam bersikap.
4 Sisa Persoalan Seleksi PPPK Guru 2021
Lebih lanjut Satriwan menilai, rekrutmen guru ASN PPPK tidak menjawab kebutuhan guru nasional, malah sebaliknya menyisakan persoalan berlarut-larut.
Seleksi PPPK guru sejak 2021 menyisakan ragam persoalan, antara lain, pertama, masih ada 62.645 guru prioritas satu (P1) yang belum dapat formasi.
Kedua, sebanyak 3.043 guru P1 yang penempatannya dibatalkan sepihak oleh Kemendikbudristek.
Ketiga, janji mendikbudristek dan menPAN-RB akan mengangkat 1 juta guru baru terealisasi 550 ribu PPPK.
Keempat guru PPPK yang tak kunjung dibayar gajinya berbulan-bulan, bahkan sampai 9 bulan seperti di Serang, Bandar Lampung, dan terbaru guru PPPK di Papua.
"P2G sangat menyayangkan buruknya manajemen guru PPPK yang dilakukan pemerintah."
"Sangat tak masuk akal, guru sudah lulus tes, tetapi tak kunjung dapat formasi harus menunggu dua tahun lebih. Terus kok bisa yah guru ASN PPPK gajinya tak dibayar berbulan-bulan?," kritik Satriwan.
Satriwan melanjutkan P2G juga kecewa kepada Pemprov DKI Jakarta yang hanya memberi durasi kontrak guru PPPK hanya 1 tahun.
Provinsi lain justru memeberikan kontrak 5 tahun.
Profesi guru, ujarnya, masih dipandang remeh oleh pemerintah saat ini. Guru mengabdi bertahun-tahun sebagai honorer, upah jauh di bawah UMK, diangkat jadi ASN, tetapi malah tidak digaji berbulan-bulan.
"Harapan terjadinya perbaikan nasib malah sebaliknya," cetus guru SMA ini.
P2G meminta komitmen Pemda membuat kontrak minimal 5 tahun bagi guru PPPK.
P2G juga berharap presiden atau kementerian terkait memberi sanksi tegas bagi pemda yang tidak mengusulkan jumlah formasi guru PPPK secara maksimal sesuai kebutuhan riil di daerah.
"Pemda yang tidak serius mengelola guru PPPK hendaknya disanksi tegas oleh Kemendagri termasuk dari aspek anggaran."
"Sehingga tak terulang lagi peristiwa memilukan dan memalukan, guru PPPK tak digaji seperti di Bandar Lampung, Serang, dan Papua," sambung Satriwan. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad