jpnn.com, JAKARTA - Pro kontra pascaaksi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo saat Dies Natalis UI, pekan lalu terus berlanjut.
Ada yang mendukung dan mem-bully Zaadit di media sosial.
BACA JUGA: Kartu Kuning untuk Presiden Tak Perlu Direspons Berlebihan
Namun, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) memberikan dukungan kepada Zaadit.
Hidayat tidak mempermasalahkan, karena apa yang dilakukan Zaadit itu murni sebagai seorang aktivis mahasiswa.
BACA JUGA: Kartu Kuning di UI Pengaruhi Kepercayaan Publik ke Jokowi
“Maklumi, begitulah aktivis muda dari kampus mengkritik,” kata Hidayat di gedung parlemen.
Wakil ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mengajak untuk mengembangkan demokrasi yang beradab.
BACA JUGA: Ada yang Beri Kartu Merah ke Ketua BEM UI, Siapa?
“Katanya aku Pancasila? Pancasila itu kan manusiawi adil dan beradab,” katanya.
Menurut Hidayat lagi, Zaadit sudah memberikan contoh yang manusiawi. Zaadit dalam menyampaikan aspirasinya tidak pakai bakar ban, teriak-teriak, dan mengacungkan senjata serta kata-kata yang tidak sopan.
“Harusnya demokrasi kita dilakukan dengan cara-cara yang Pancasilais yaitu manusiawi adil dan beradab. Itu yang (harus) dilakukan oleh siapa pun,” katanya.
Lagi pula, Hidayat menegaskan Jokowi saja tidak mempermasalahkan kritik kepada Zaadit.
Bahkan, Jokowi akan Zaadit dan BEM UI ke Asmat, Papua, untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana. “Saya kira itu fair,” tegasnya
Menurut dia, sikap buzzer yang mem-bully, itu justru menjelekkan atau menghadirkan citra buruk kepada Jokowi.
Karena itu, kata Hidayat, lebih bagus kalau mereka mengikuti cara Jokowi, yang menerima dengan baik kritikan.
Kemudian, memikirkan bagaimana solusi dari kritik yang disampaikan. “Karena saya yakin bagaimana yang diinginkan juga kebaikan. Dengan peristiwa kemarin, kan, perhatian masalah Asmat jadi semakin diseriuskan lagi,” katanya.
Selain itu, lanjut Hidayat, perhatian untuk memunculkan demokrasi yang betul-betul menghadirkan ketidakgalauan dan ketidak-khawatiran Pilkada Jabar bisa diperhatikan lebih serius lagi.
“Kehidupan di kampus bisa diperhatikan lagi,” ujarnya.
Harusnya, ujar dia, dalam alam demokrasi kritik perlu didudukkan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki. Apalagi, kritik itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang tak anarkistis.
Sebelumnya diberitakan ada tiga alasan atau tuntutan Zaadit di balik aksi memberikan kartu kuning kepada Jokowi.
Pertama, agar persoalan gizi buruk di Papua segera diselesaikan, karena Asmat merupakan bagian dari Indonesia.
Kedua, penolakan terhadap usulan penunjukan pelaksana tugas (plt) gubernur dari perwira tinggi TNI dan Polri.
Ketiga, persoalan Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang dianggap mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kartu Kuning Ketua BEM UI Mujarab, tak Perlu Turun ke Jalan
Redaktur & Reporter : Boy