jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendesak pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim se-Indonesia menuntut ketidakadilan dan kesejahteraan.
"Ini harus disikapi serius oleh pemerintah. Hakim itu tulang punggung penyelesaian perkara, mereka juga bagian penting dari pilar demokrasi di bidang yudikatif," kata Cak Imin di Jakarta, Selasa (8/10).
BACA JUGA: Versi MA: Usulan Perubahan Gaji dan Tunjangan Hakim Disetujui Menkeu
Sebelumnya, Solidaritas Hakim Indonesia menyodorkan draf revisi PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim ke Mahkamah Agung.
Cak Imin menilai sikap para hakim tersebut adalah aspirasi sekaligus kritik yang harus diwujudkan.
BACA JUGA: Tuntutan SHI: Tunjangan Jabatan Hakim Naik 142 Persen
"Saya kira itu wajar, para hakim mengajukan hak keuangan dan fasilitas. Karena memang mereka bekerja bukan untuk pribadi, tetapi untuk tegaknya rule of law. Ingat, ini negara hukum, kalau hakimnya tidak diperhatikan, mana mungkin hukum bisa ditegakkan dengan baik," tutur Cak Imin.
Salah satu agenda aksi mogok kerja atau cuti bersama para hakim se-Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi ke pimpinan Mahkamah Agung di Gedung MA, Senin (7/10).
BACA JUGA: Pesan Spesial dari Cak Imin buat Cucun Syamsurijal dan Rusdi Kirana
Para hakim tersebut menyuarakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim yang selama ini terabaikan dalam 12 tahun terakhir.
Solidaritas Hakim Indonesia juga mendorong RUU Contempt of Court segera disahkan. RUU ini mengatur perlindungan bagi hakim dari segala bentuk penghinaan terhadap pengadilan. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan