jpnn.com - JAKARTA - Ongkos calon anggota legislatif (caleg) untuk maju dan bersaing dalam sistem pemilu proporsional terbuka berbasis suara terbanyak memang sangat besar.
Tetapi, di sejumlah daerah pemilihan (dapil), masih banyak masyarakat yang tidak mengandalkan uang atau bantuan logistik melainkan mengutamakan caleg yang dikenal dan mau menyambangi dan komunikasi dengan rakyat. Kondisi ini karena didukung oleh elite atau pemimpin lokal yang terus memberi penyadaran pentingnya pemilu untuk kemajuan daerahnya.
BACA JUGA: JPU Dianggap tak Bisa Buktikan Peran Susi di Kasus Akil
"Paling tidak di dapil V Jateng (Kota Surakarta atau Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali), aroma politik uang tidak terjadi. Elite dan rakyat punya kesadaran tinggi untuk pemilu bersih dan berkualitas," kata peneliti senior Akbar Tandjung Institute Dr Agustian Budi Prasetya dalam diskusi "Pendidikan Politik dan Menghindari Konflik", di diselenggarakan Forum Dialog Nasional (FDN) di Jakarta, Kamis (27/2) malam.
Agustian yang juga caleg Partai Golkar dari Dapil V Jateng itu mengungkapkan, dalam pengamatan dan pengalamannya terjun di dapil, beberapa daerah seperti di Boyolali, dan Klaten, peran elitenya sangat menentukan. Kata dia, rakyat mau mengikuti apa yang dikatakan pemimpin mereka untuk tidak mengandalkan uang melainkan figur yang berkualitas dan mau berkomunikasi langsung dengan rakyat.
BACA JUGA: Menkes: Puluhan Tahun Industri Rokok Untung Besar
"Di Dapil V Jateng yang sering disebut dapil neraka karena banyak tokoh nasional yang bersaing di situ," ujar Agustian.
Pembicara lain, Viva Yoga Mauladi mengatakan, sistem proporsional terbuka yang mengharuskan setiap caleg bekerja keras di dapilnya, tidak ada hubungannya dengan politik uang. Tujuan sistem ini agar pemilu legislatif menghasilkan anggota dewan berkualitas.
BACA JUGA: Gandeng Habibie, DPR tak Percaya Diri
Tetapi di mata Happy Bone, Ketua DPP Golkar yang juga caleg dari Jabar ini, situasi di lapangan membuat caleg sulit, sebab masyarakat umumnya melihat caleg sebagai orang yang mempunyai uang dan segalanya. "Banyak tuntutan dan juga proposal bantuan, baik untuk perbaikan jalan dan masjid," kata Happy. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akil Heran JPU Tak Sebut Peran Mahfud
Redaktur : Tim Redaksi