Calon Haji Bersusah Payah Kumpulkan BPIH, Pemerintah Harus Menjaganya

Kamis, 03 Agustus 2017 – 14:41 WIB
Taufik Kurniawan. Foto: dok.JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan mengapresiasi warning dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pengelolaan dana haji dilakukan secara hati-hati. Sebab, dana haji bukan anggaran pendapatan belanja negara melainkan milik umat.

"Karena presiden sudah menyampaikan seperti itu, tentunya ini hal yang sangat positif," kata Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).

BACA JUGA: DPR Minta Gubernur dan Bupati Ikut Aktif Berantas Pungli

Taufik pun meminta para pembantu presiden untuk menjabarkan keinginan Presiden Jokowi tentang pemanfaatan dana haji itu. "Karena apa, perlu kita ingatkan bersama-sama bahwa dana haji itu dana umat," ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menambahkan, rakyat bersusah payah untuk bisa membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) agar bisa berangkat menunaikan rukun Islam kelima itu. Bahkan, ada yang menjual sawah hingga ternak agar bisa melunasi BPIH.

BACA JUGA: BPIH Memang Sulit Diturunkan, tapi Dana Haji Bisa Dioptimalkan

"Artinya pertanggungjawaban penggunaan  dana umat ini bukan duniawi saja tapi juga ukhrawi," kata Taufik.

Dia pun menilai pernyataan Presiden Jokowi agar dana haji dimanfaatkan untuk infrastruktur yang menguntungkan hanya salah satu pertimbangan saja. Sebab, penggunannya bisa melalui bank syariah.

BACA JUGA: Dana Haji Jadi Polemik, Jokowi Bisa Kantongi Keuntungan Politik

Karena itu, Taufik berujar, soal persentase dana haji yang boleh digunakan harus ada aturan yang menjadi landasannya. Efek dari penggunaan dana haji itu juga harus diperhitungkan.

"Karena kalau investasi itu rugi, yang tanggung jawab siapa? Sekali lagi itu uang umat yang diperoleh dengan susah payah," katanya.

Dia berharap, dana haji itu bisa dimanfaatkan untuk penguatan fasilitas serta infrastuktur ibadah haji dan umrah. Misalnya, memodernisasi tempat ibadah jemaah haji, katering, pengobatan, transportasi, dan lainnya.

Namun, kata dia, persoalan ini sangat sensitif. Harus dikaji secara mendalam. Keputusan bisa atau tidak, kata dia, tak hanya ditentukan oleh pihak-pihak tertentu saja. "Karena dana ini milik umat," ujar Taufik.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakinlah, Tak Mungkin Pak Jokowi Pakai Dana Haji untuk Kepentingan Pribadi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler