jpnn.com, JAKARTA - Ketum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat mengungkapkan kesulitan rekan-rekannya dalam pengisian daftar riwayat hidup (DRH).
Pengisian DRH di akun SSCASN sebagai tahapan pertama dalam pemberkasan penetapan NIP PPPK.
BACA JUGA: PGRI: Guru & Tendik Harus Mendapatkan Afirmasi PPPK 100 Persen, Prioritaskan Masa Pengabdian
"Kawan-kawan bingung karena data KTP dan ijazahnya berbeda terutama tempat lahir," kata Rizki kepada JPNN.com, Rabu (29/12).
Mereka khawatir ketika mengisi DRH kemudian berkasnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun, menurut Rizki, saat mendaftar PPPK, identitas yang dipakai ialah KTP.
"Itu salah satu penyebab sampai hari ini masih cukup banyak yang belum berani mengisi DRH," ucapnya
Menanggapi hal tersebut Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama meminta para calon PPPK guru untuk tidak menunda pengisian DRH di akun SSCASN. Jangan menunggu deadline 10 Januari 2022.
BACA JUGA: Calon PPPK Kantongi NIP Januari 2022, SK & TMT kapan? Simak Penjelasan BKN
Dia menyebutkan mengisi DRH tidak lama. Kalau semua dokumen sudah ada, waktunya hanya beberapa menit.
Yang harus diingat calon PPPK guru ialah indentitas saat mendaftar pakai apa. Kalau identitas menggunakan KTP, gunakan itu untuk pengisian DRH.
"Jika ada perbedaan data KTP dan ijazah, para calon PPPK enggak usah bingung. Gunakan identitas KTP. Jangan ijazahnya," ucapnya.
Alasannya, kata Satya, saat pendaftaran peserta PPPK guru, honorernya menggunakan NIK. Tidak usah pusingkan dengan perbedaan data ijazahnya. Sebab, dokumen yang diunggah saat pendaftaran sudah diverikasi.
"Intinya sih isi saja dulu DRH-nya. Saran saya sesuai dengan KTP. Kalau ijazah nanti bisa minta diubah ke kampus kalau sudah terima SK PPPK," bebernya.
Dia menambahkan, selama fotonya sama dan bisa dibuktikan bahwa ini orangnya sama tidak masalah bila ada perbedaan antara ijazah dengan KTP. Verifikator bakal menerimanya. Lagipula dokumen yang diunggah guru honorer saat mendaftar kemudian dinyatakan lulus sudah diverikasi.
"Dari 10 dokumen, tinggal dilihat mana berkas yang harus dilengkapi. Seperti surat keterangan kesehatan, SKCK, dan lainnya," ucapnya.
Dia pun menyarankan calon PPPK tidak mengubah-ubah dokumen yang pernah
diunggah saat mendaftar. "Enggak usah ke kampus urus perubahan ijazahnya. Utamakan dulu isi DRH, cukup pakai KTP," pungkas Satya Pratama.(esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Friederich
Reporter : Mesya Mohamad