jpnn.com - JPNN.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengkritik kebijakan rivalnya, Basuki T Purnama.
Kali ini yang jadi sasaran dia adalah kebiasaan sang petahana menggunakan CSR dan kontribusi pengembang untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
BACA JUGA: Dicari! Pengawas TPS untuk Pilkada DKI, Ini Syaratnya..
Menurut Anies, pembangunan dengan dana di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah/negara (APBD/APBN) alias non-budgeter, rawan korupsi.
"Berbagai model pembiayaan yang tak melalui prosedur yang benar, harus dihentikan. Ruang yang memungkinkan terjadi korupsi tinggi. Belum terjadi ya, dan itu harus kita ubah," kata Anies di Semanan, Jakarta Barat, Senin (26/12).
BACA JUGA: Soal Pemberhentian Ahok, Mendagri Dinilai Mengada-ada
Saat ini, Anies melihat, tak sedikit program oleh Pemprov DKI Jakarta yang dibiayai pihak ketiga. Terutama untuk pembangunan jalan dan rumah susun.
Anies mengatakan, sistem anggaran dibuat agar pendapatan dan pengeluaran uang negara bisa diawasi.
BACA JUGA: Janji Prioritaskan Tenaga Kerja Asli Jakarta
Sementara untuk CSR dan kontribusi pengembang belum ada mekanisme pengawasannya.
"Gimana pertanggungjawaban dan auditnya?" kata Anies.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengatakan, ke depan harus ada pengelolaan secara benar soal dana kompensasi tersebut.
Dana kompensasi itu harus masuk ke Pemprov DKI Jakarta dan baru didistribusikan untuk pembangunan.
"Ke depan, kami akan tertib gunakan APBD dan APBN, karena yang dikerjakan program pemerintah," kata dia. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Relawan Anies-Sandi Dibekali Ilmu Kewirausahaan
Redaktur & Reporter : Adil