jpnn.com, BALIKPAPAN - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas nasional.
Tahun ini Presiden Joko Widodo telah menyusun rencana jangka menengah pembangunan SDM, termasuk salah satunya diluncurkannya Kartu Pra Kerja pada 2020.
BACA JUGA: Pemerintah Terapkan Berbagai Kebijakan Hadapi Revolusi Industri 4.0
“Nanti pemerintah mengalokasikan Rp 10 triliun untuk melatih angkatan kerja kita agar memiliki kompetensi dan bisa masuk ke pasar kerja, atau bisa memulai wirausaha,” uajr Hanif dalam seminar Pra-Munas Kagama di di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (7/9).
Menurut Hanif, di tengah dunia yang berubah saat ini terutama dari struktur bisnis dan struktur ekonomi, inovasi yang menjadi kunci dari pertumbuhan dan kemajuan.
BACA JUGA: Indonesia dan Arab Saudi Terus Matangkan Implementasi SPSK Bagi Pekerja Migran
“Inovasi titik letaknya ada pada manusia,” ungkapnya.
Namun, kata Hanif, ada sejumlah masalah dan tantangan yang harus dipahami bersama secara jernih menyangkut isu pembangunan SDM.
BACA JUGA: Manfaatkan Ospek untuk Kenalkan Revolusi Industri 4.0 kepada Mahasiswa Baru
Menurut Hanif, daya saing SDM atau tenaga kerja Indonesia relatif rendah.
Hal itu berpangkal dari luaran pendidikan formal yang belum siap kerja, kualitas SDM didominasi lulusan berpendidikan rendah, kesenjangan SDM tidak merata, produktivitas masih rendah, dan pihak industri belum berpihak pada tenaga kerja yang ada.
Di sisi lain, limpahan bonus demografi tahun 2025-2035 diperkirakan sebanyak 70 persen berasal dari usia produktif dan 30 persen berusia muda, yakni antara 15-35 tahun.
“Kuncinya untuk mengelola bonus demografi adalah kesehatan, pendidikan dan pelatihan vokasi, dan iklim ketenagakerjaan,” kata Hanif.
Untuk itu, pihaknya kini antara lain mendorong peningkatan mutu pelatihan vokasi di Indinesia.
Hal itu ditempuh dengan melibatkan industri untuk menyusun standar kompetensi program dan kurikulum pelatihan.
Di bidang kurikulum, pemerintah menggodog penyempurnaan komposisi skill seperti technical skill, soft skill, dan digital skill.
“Kami juga melakukan reorientasi kejuruan dan program pelatihan disesuaikan dengan potensi daerah, dan mendorong kerja sama dengan industri dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi,” paparnya. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia - Turki Menandatangani MoU Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan
Redaktur : Tim Redaksi