jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan dalam beberapa tahun terakhir indeks demokrasi Indonesia makin merosot. Puncaknya terjadi pada 2021.
"Pertama, rakyat makin takut bicara politik di muka publik. Survei SMRC dan Indikator berhasil merekam ini," kata Herzaky dalam catatan Demokrat yang diterima JPNN.com, Jumat (31/12).
BACA JUGA: Elite Demokrat Yakin Edy Rahmayadi tak Berniat Mempermalukan Coki Aritonang
Menurut dia, orang membicarakan hal yang berbeda atau mengkritik pemerintah bisa berujung dipolisikan, di-doxing, bahkan diretas akun media sosialnya.
"Berdialektika yang merupakan ruh dari demokrasi, kini menjadi barang langka," ucap Herzaky.
BACA JUGA: Perwira Berpangkat AKBP yang Berselingkuh Sesama Anggota Polri Itu Dipecat
Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu juga menyatakan demokrasi di negeri ini berjalan mundur dan berada di titik terendah dalam empat belas tahun terakhir.
Dia bahkan menyebut beberapa lembaga kredibel internasional mengategorikan demokrasi di Indonesia sebagai demokrasi cacat.
BACA JUGA: Ini Lho Sejumlah Nama Penerima Uang Korupsi di Bintan, Alamak
"Dari The Economist Intelligence Unit, lalu Freedom House, lembaga pemerhati Demokrasi dunia yang didirikan Eleanor Roosevelt, sampai ke The Australian University yang membahas kemunduran demokrasi Indonesia dari stagnasi menuju regresi," tuturnya.
Menurut Herzaky, hal itu terlihat saat 100 ilmuwan sosial politik Indonesia bersama LP3ES merangkum kemunduran demokrasi Indonesia ini dalam satu buku bertajuk "Demokrasi tanpa Demos".
"Ketiga, belum lagi tatkala berbicara tren kinerja transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Indonesia menurut Transparency International," ujar dia.
Terkait hal itu, Herzaky membandingkan kinerja 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan rezim Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
"Selama sepuluh tahun pemerintahan SBY (2004-2014), berhasil naik 12 poin, sedangkan enam tahun pemerintahan Joko Widodo, kini jeblok dan hanya naik satu poin dibandingkan dengan tahun pertama Joko Widodo menjabat," ujar pria kelahiran Pontianak, 15 maret 1979 itu.
Herzaky menyatakan partainya berharap pemerintahan Jokowi bisa memperbaiki iklim demokrasi di Indonesia menjelang 2024.
BACA JUGA: Presiden PKS Sebut Rezim Jokowi Bakal Mewariskan Utang Rp 7.000 Triliun Lebih
"Selama ada niat baik dan sungguh-sungguh berusaha, kami sangat yakin perbaikan demokrasi Indonesia bisa tercapai seperti halnya di era pemerintahan SBY dahulu," ucapnya. (mcr8/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra