jpnn.com, JAKARTA - Anggota Presidium Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan mengkritisi kerja sama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan perusahaan sawit.
Dia sangat menyayangkan organisasi nahdiyin itu melakukan kerja sama tersebut.
BACA JUGA: Ketua PBNU Usung Ekonomi Sawit di Rangkaian Harlah NU
“Kerja sama PBNU dengan korporasi sawit menimbulkan kekecewaan di kalangan para nahdiyin, aktivis lingkungan, dan pegiat sosial di seluruh pelosok negeri,” ujar Ridwan melalui layanan pesan ke media, Senin (7/3).
Praktisi hukum itu pun membeber alasannya mengkritisi kerja sama NU dengan korporasi sawit. Ridwan menuturkan saat ini masyarakat menghadapi kelangkaan minyak goreng.
BACA JUGA: Akademisi IPB: Kelapa Sawit Harus Jadi Bagian Aset Nasional
Dia mengaskan para cendekiawan, aktivis sosial, dan pengamat kebijakan pangan sudah menyampaikan catatan soal fenomena itu. Belakangan ini, di mana-mana terjadi antrean warga yang hendak membeli minyak goreng.
”Ini ironis, Indonesia adalah negeri terbesar perkebunan sawit di dunia” tuturnya.
BACA JUGA: Pemerintah-NU Bersinergi, Airlangga dan Gus Yahya Tanam Sawit Bareng
Selain itu, Ridwan juga menyoroti efek industri sawit pada lingkungan. Deforestasi, kebakaran hutan, bencana banjir, bahkan kekerasan mewarnai industri sawit.
“Masalah pertanahan, khususnya perkebunan sawit, memuncaki daftar rentetan kasus konflik agraria selama ini,” ulasnya.
Selain itu, Ridwan juga menyoroti industri sawit yang monokultur berimbas pada pertanian berkelanjutan dan mengancam ketersediaan pangan.
“Pencetakan perkebunan sawit yang terus dilakukan hingga kini jelas telah meminggirkan petani dan pertanian tradisional warga masyarakat kita,” katanya. (jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Antoni