jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) memberikan catatan tentang setahun pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
Organisasi aktivis yang menjadi sukarelawan pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 itu menyampaikan apresiasi sekaligus kritik bagi pemerintahan saat ini.
BACA JUGA: Almisbat Pastikan Temani Banser Hadapi Intoleransi
"Sebagai pendukung, kami memosisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah dan memiliki visi tentang Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial," ujar Ketua Umum Badan Pengurus Nasional ALMISBAT Hendrik Sirait melalui layanan pesan kepada jpnn.com, Selasa (20/10).
Menurut Hendrik, hal yang masih menonjol dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ialah politik akomodasi dan permufakatan antarelite. Aktivis hak asasi manusia (HAM) itu lantas mencontohkan permufakatan antarelite yang memunculkan citra negatif, yakni lain revisi UU KPK, Omnibus Law Cilta Kerja, serta program food estate.
BACA JUGA: Ketua BPN Almisbat: Jokowi Pemimpin Bersih dan Merakyat
Hendrik mengatakan, citra negatif itu sebenarnya bisa dihindari andai perumusan kebijakan tersebut melalui legislasi yang transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Selain itu, semestinya ada komunikasi politik yang kuat dari pemerintah guna meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut penting dan perlu dibuat.
"Selama setahun terakhir ini komunikasi politik tampak terlihat menjadi salah satu titik terlemah pemerintah. Komunikator pemerintah gagal dan nampak kedodoran meluruskan informasi dan misinformasi di ranah publik yang begitu masif," sambungnya.
BACA JUGA: Setahun Pemerintahan Jokowi, Ada Saran soal Manajemen Komunikasi
Namun, ALMISBAT juga menyampaikan pujiannya atas capaian pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam catatan ALMISBAT, nilai plus pemerintahan saat ini ada pada pengembangan konektivitas melalui pembagunan infrasruktur dan maritim, reformasi agraria melalui program Perhutanan Sosial, serta reformasi di bidang energi beserta green economy.
"Capaian strategis itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi konsisten dengan kebijakan yang ada, serta memosisikan diri sebagai bagian dari proses lintasan historis di negeri ini," papar Hendrik.
Selain itu, ALMISBAT juga mendorong Jokowi sebagai produk reformasi terus mewujudkan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial. Untuk itu pula ALMISBAT meminta Jokowi menyelesaikan agenda-agenda reformasi yang belum tuntas seperti pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu.
ALMISBAT juga meminta Presiden Jokowi melakukan langkah efektif dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional jangka pendek. "Beberapa program strategis yang dapat dijadikan legacy dalam konteks perubahan yang lebih luas di Indonesia pasca-2024, sebagaimana yang tertuang dalam kampanye Pilpres 2019 dan Nawacita," tutur Hendrik.
Terakhir, ALMISBAT meminta Presiden Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju demi memperbaiki pemerintahan yang masih tersisa 4 tahun ke depan. Menurut Hendrik, ada menteri yang kelihatan tak bisa menerjemahkan keinginan Jokowi dalam memajukan Indonesia.
"Presiden sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam dan gayanya terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik atau publik," pungkasnya.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni