jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati politik Emrus Sihombing menilai komunikasi publik yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam setahun Kabinet Indonesia Maju masih belum maksimal.
Direktur eksekutif EmrusCorner itu mengatakan, sebaiknya Presiden Jokowi membentuk unit manajemen komunikasi pemerintah.
BACA JUGA: Sekjen MUI: Kalau Ukurannya Pertumbuhan Ekonomi, Jelas Jokowi Gagal Total
"Unit manajemen komunikasi pemerintah ini lebih efektif jika langsung di bawah presiden," katanya kepada jpnn.com, Senin (19/10).
Lebih lanjut Emrus menegaskan, yang paling pas memimpin Unit Manajemen Komunikasi Pemerintah ialah praktisi komunikasi tulen.
BACA JUGA: Setahun Jokowi-Maruf, Perlukah Reshuffle Kabinet?
"Jadi, yang keilmuannya liniar di bidang ilmu komunikasi dan sosok tersebut tidak asing lagi di ruang publik," kata staf pengajar magister ilmu komunikasi di Universitas Pelita Harapan (UPH) itu.
Selain itu, Emrus juga menyarankan agar pemerintah mengevaluasi seluruh pejabat yang menangani komunikasi publik baik juru bicara kepresidenan maupun level kementerian.
BACA JUGA: Ini Bagian yang Terburuk Selama Setahun Jokowi di Periode Kedua
"Para jubir yang ada di sana perlu dievaluasi dari aspek penguasaan konsep dan teori ilmu komunikasi," tambahnya.
Emrus menambahkan, masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tersisa empat tahun ke depan harus mampu mengelola komunikasi secara baik. Menurutnya, sebaiknya presiden membawahkan langsung unit manajemen komunikasi itu.
"Jadi jubir itu di bawah unit ini, dan unit manajemen komunikasi ini langsung di bawah presiden, tidak boleh langsung di bawah Kantor Staf Presiden, misalnya," cetus Emrus.
Dari kacamata akademis, kata Emrus, penanggung jawab komunikasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan puncak tanpa mediator atau jenjang birokrasi. "Karena kalau melalui mediator bisa (terjadi) distorsi informasi. Jadi harus di bawah presiden langsung," katanya.
Dalam pandangan Emrus, selama ini pejabat pemerintah di bidang komunikasi pemerintah baru bereaksi ketika ada isu yang tak produktif. Akibatnya, pejabat pemerintah yang menangani komunukasi lebih mirip pemadam kebakaran.
"Komunikasi harus di-manage, misalnya dapat dilakukan tindakan antisipatif dengan lebih dulu meyampaikan ke publik sehingga terjadi imunisasi komunikasi," katanya.
Dengan konsep dan teori komunikasi yang ada, Emrus menyebut persoalan hoaks bisa diprediksi. Selain itu, pemerintah juga akan mampu memprediksi pembuat dan penyebarnya.
"Dengan menggunakan teori komunikasi, bisa memprediksi hoaks, bahkan kemungkinan siapa di belakang yang memproduksi hoaks tersebut. Jadi, bisa diprediksi dan dijelaskan lebih awal," ungkap Emrus.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy