jpnn.com, SAMARINDA - Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) Irwan Fecho menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara.
Pembangunan IKN Nusantara mulai digeber setelah Presiden Jokowi meneken Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.
BACA JUGA: Jokowi Berkemah di IKN, Irwan Ingatkan Rombongan Presiden Tetap Waspada dan Siaga, Ada Apa?
“Penting untuk saya sampaikan tentang catatan kritis dari Partai Demokrat DPR RI terkait dengan IKN yang akan dibangun di sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur," kata Irwan seusai dilantik di sebagai ketua Demokrat Kaltim periode 2022-2027, di Samarinda, Jumat (11/3).
Dia mengingatkan pesan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa membangun ibu kota hakikatnya adalah membangun kehidupan, membangun sistem, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik.
BACA JUGA: AKBP Putu Yudha Ungkap Uang yang Didapat M saat Mengantar PMI Ilegal ke Tengah Laut
Untuk itu, Anggota Komisi V DPR RI itu mengutarakan tiga catatan kritis terkait proyek IKN. Pertama, Irwan bicara soal waktu yang tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru.
“Penting untuk menyempurnakan semua konsep dan proses menuju IKN,” ujar Wakil Sekjen DPP Demokrat itu.
BACA JUGA: Dokter Sunardi Tewas Ditembak Densus 88, Reaksi Fahri Hamzah Sangat Keras
Kedua, Irwan menyoroti masalah lingkungan. Dia mewanti-wanti agar dalam pembangunan IKN, penting untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Ketiga, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menyebut kajian terkait keamanan dan pertahanan yang juga menjadi catatan kritis Partai Demokrat.
Dia menyebut keamanan dan pertahanan pada IKN harus sangat diperhatikan, terutama terkait lokasi dari IKN.
“Pendanaan juga harus dipertimbangkan sungguh-sungguh, utamanya terkait kondisi fiskal dan kemampuan APBN, tidak lupa juga persoalan psikologi-sosial masyarakat, atas dampak langsung maupun tak langsung terhadap pembangunan IKN," tutur Irwan Fecho. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam