jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat berpotensi mudik lebih cepat untuk menghindari larangan pulang kampung atau bepergian keluar kota pada 6-17 Mei 2021 mendatang.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan tindakan pemudik colong start tersebut bisa mengancam pertahanan kesehatan.
Oleh karena itu dia meminta pemerintah mewaspadai pemudik yang colong start. Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi berdasarkan pengalaman beberapa libur panjang sebelumnya, kasus positif Covid-19 meningkat signifikan.
"Harus diwaspadai potensi mudik di luar ketentuan resmi, karena akan mengancam pertahanan kesehatan kita. Kasus di India harus menjadi cermin kita bersama," kata Rahmad di Jakarta.
BACA JUGA: Pemda dan Pemerintah Pusat Harus Kompak Larang Mudik
Jumlah pasien covid-19 di India meledak dengan 100 ribu kasus baru per hari. Pemicunya diduga euforia masyarakat yang berlebihan setelah pemerintah berhasil memberikan vaksin kepada masyarakat dalam jumlah cukup besar.
Menurut Rahmad perlu langkah dan antisipasi nyata dari pemerintah pusat, pemda, dan seluruh elemen masyarakat untuk menghindari peningkatan kasus Covid-19 seperti di India. Salah satu caranya mematuhi larangan mudik.
BACA JUGA: Pemda yang Tidak Patuh Surat Edaran Satgas Covid-19 soal Mudik Patut Dikenai Sanksi
Rahmad mengingatkan pandemi setiap saat bisa meledak jika masyarakat lengah dan abai terhadap ketentuan pemerintah.
"Bila nekat mudik, perlu langkah tegas dari aparat desa dan petugas keamanan untuk melarang masuk wilayah tujuan. Jika nekat, diminta pulang lagi," tutur Rahmad.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengimbau masyarakat untuk terus menjaga diri, mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan WHO.
"Kita harus berkaca pada negara lain, di mana banyak sekali orang yang terpapar Covid-19 yang justru tidak selamat. Di India masyarakatnya sangat kesulitan karena tingkat penyebaran virus mencapai 100 ribu per hari," ujar Saleh.
Saleh berharap kondisi di India tidak terjadi di Indonesia. "Satu-satunya cara untuk mengantisipasi adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan," katanya.
Saleh menilai pemerintah perlu mengimbau masyarakat untuk tetap berada di tempat tinggal masing-masing alias tidak mudik. Dia mengingatkan penyebaran virus Covid-19 sangat tergantung pada tingkat mobilitas masyarakat.
"Karena itu, masyarakat tetap di tempat tinggal masing-masing, tidak ada kontak antara satu orang dengan orang tertentu kepada orang lain di daerah lain," kata Saleh.
Untuk mengantisipasi masyarakat yang tetap mudik, dia meminta pemerintah konsisten melakukan penyekatan di perbatasan. Saleh sepakat masyarakat yang nekat mudik diisolasi ketika tiba di daerah tujuan.
"Tidak mudik dulu untuk mengendalikan Covid-19. Itu yang harus dipahami masyarakat kita. Memang tidak mudah, tapi saya kira kalau dikerjakan masih ada harapan," kata Saleh. (flo/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Natalia