jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran bansos oleh pemerintah untuk mencegah politisasi.
"Pengawasan menjadi solusi mencegah politisasi bansos tanpa perlu menghentikan penyaluran karena bansos merupakan hak rakyat," ujarnya kepada media, Jumat (5/1).
BACA JUGA: Tanggapi Kekhawatiran soal Politisasi Bansos, Dradjad Wibowo PAN: Kewenangan Pemerintah
Ujang berharap adanya pengawasan yang ketat dari seluruh elemen bangsa dan kekuatan politik agar tidak ada celah bagi siapapun yang ingin memainkan atau mempolitisasi bansos.
Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menilai adanya politisasi terhadap program bansos oleh kubu Prabowo-Gibran.
BACA JUGA: Soal Bansos dari Jokowi, Saleh PAN Beri Penjelasan Begini
Menurut dia, narasi bansos dari Jokowi telah dilakukan berulang kali oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Padahal, kata dia, bansos merupakan hak rakyat dan menggunakan uang negara.
“Bansos adalah bantuan negara, bantuan pemerintah yang diserahkan kepada mereka yang berhak. Uangnya juga adalah uang negara,” kata juru bicara TPN Ganjar-Mahfud ini saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (2/1).
BACA JUGA: Soal Polemik Bansos saat Kampanye, Anies: Ikuti Kebutuhan Masyarakat
Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga berkomentar soal politisasi bansos. Karena itu, ia menginginkan pemberian bansos kepada masyarakat untuk sementara ditunda hingga pelaksanaan pemilu.
Namun dia menekankan penundaan ini harus dipastikan tetap diberikan kepada warga.
"Saya setuju, lebih baik kita tunda pemberian bansos sampe pemilu. Tetapi penyalurannya sudah dipastikan kepada para penduduk, jatah bansos tetap diberikan tetapi proses penerimaannya, supaya tidak ada yang numpang ditunda," kata Cak Imin di Kampung Nelayan Kali Adem, Jakarta Utara, Selasa (2/1).
Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Sudirman Said mengingatkan kepada pemerintah bahwa penyelewengan bansos untuk alat politik suatu kelompok sama saja dengan tindak korupsi.
Menurut dia, definisi yang paling mudah soal korupsi adalah saat kewenangan pada jabatan publik justru untuk kepentingan pribadi. Hal itu mengingatkan bahwa bansos itu merupakan hak rakyat.
"Jadi, kalau menggunakan bansos sebagai alat politik kelompok tertentu, by definition bisa masuk dalam kategori korupsi, hati-hati!" kata Sudirman dalam kegiatan Deklarasi THN AMIN Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/1). (dil/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif