jpnn.com, JAKARTA - Menag Lukman Hakim Saifuddin pun memerintahkan rektor PTKIN (perguruan tinggi keagamaan Islam negeri) untuk membentuk satuan tugas (satgas) atau task force guna menangkal perkembangan radikalisme dan ekstrimisme di kampus.
Perintah pembentukan satgas itu merupakan salah satu hasil diskusi dalam halal bihalal dengan jajaran rektor PTKIN seluruh Indonesia di rumah dinas Menag Jumat malam lalu (29/6). ’’Agar rektor lebih serius melakukan counter narasi. Tidak hanya wacana, tetapi juga ada aksi,’’ kata Lukman.
BACA JUGA: Ada Inovasi agar Calon Haji Tak Antre di Imigrasi Arab Saudi
Dia menjelaskan, kampus PTKIN harus merespons merebaknya paham Islam radikal yang saat ini sudah meresahkan masyarakat. Menurut dia, paham Islam radikal dan ekstrimisme mulai memengaruhi sejumlah mahasiswa bahkan dosen. Baik itu di kampus umum negeri, maupuan PTKIN.
Contohnya pernah terjadi pembaitan ISIS di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan.
BACA JUGA: Kapolri: Terorisme Seperti Narkoba, Bisa Menyasar Siapa Saja
’’Masing-masing rektor membuat task force. Kumpulkan dosen yang memiliki kemampuan untuk mengisi forum-forum publik dengan narasi Islam rahamatan lil alamin,’’ tuturnya. Forum publik itu mulai dari mimbar akademik di kampus, kolom tulisan di media massa, seminar-seminar publik, sampai timeline media sosial.
Dia tidak ingin forum-forum publik itu malah jadi media promosi kelompok paham Islam radikal. Lukman tidak ingin Islam malah dibajak oleh kelompok radikal dan ekstremisme yang ingin menjatuhkan bangsa Indonesia.
BACA JUGA: Babinsa dan Babinkamtibmas Berperan Mencegah Radikalisme
Kata dia, keberadaan task force atau satgas itu cukup penting. Sebab urusan menangkal radikalisme di kampus tidak bisa hanya dibebankan ke rektor. ’’Saya paham rektor itu kesibukannya luar biasa,’’ jelasnya.
Selain membentuk satgas, Lukman juga ingin memperbaiki kurikulum di PTKIN. Misalnya dosen mata kuliah umum seperti ekonomi, kedokteran, dan sejenisnya, diberikan penataran tentang keislaman dan keindonesia yang cukup. Begitu pula mahasiswa yang mengambil jurusan umum, juga diberikan porsi perkuliahan studi Islam yang komperhensif.
’’(Mata kuliah) Studi Islam perlu untuk semua program studi,’’ katanya. Lukman merasa heran ketika ada mahasiswa atau bahkan dosen yang menjadikan fiqih sebagai akidah. Sebab, varian fiqih itu sangat banyak. Untuk itu dia mengatakan mahasiswa harus dibekali dengan dasar-dasar ilmu keislaman yang cukup.
Pertemuan ini juga dihadiri rektor UIN Syarif Hidayatullah periode 1998-2006 Azyumardi Azra. ’’Mengimpor radikalisme ke Indonesia itu keblinger. Proses radikalisasi di kampus umum dan UIN itu ada. Di prodi-prodi umum,’’ ungkapnya.
Dia bahkan secara jelas mengatakan bahwa di prodi-prodi saintek, kedokteran, dan ekonomi di kampus UIN Syarif Hidayatullah juga ada proses radikalisasi.
Bahkan sempat ada kegiatan diskusi yang dilakukan oleh Bidang Dakwah Kampus Hizbut Tahrir Indonesia (BDK-HTI) chapter UIN Syarif Hidayatullah. Dia mengakui bahwa ada dosen mata kuliah umum di kampus Islam yang tidak memiliki bekal wawasan Islam yang utuh.
Sebab mereka berasal dari kampus-kampus umum. Sehingga mereka perlu dibekali dengan wawasan Islam yang komperhensif. ’’Di UIN Ciputat (Syarif Hidayatullah) saja belum ada kegiatan seperti ini,’’ tuturnya. (wan/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Semoga Israel Tak Melarang WNI Masuk Yerusalem
Redaktur & Reporter : Soetomo