jpnn.com, BULELENG - Untuk mencegah stunting atau kekurangan asupan gizi pada anak, Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra meminta desa mengalokasikan anggaran mulai tahun 2020 mendatang.
Tambahan alokasi anggaran lewat APBDes diharapkan bisa mengoptimalkan upaya pencegahan stunting.
BACA JUGA: Program KKBPK Dapat Menyelesaikan Stunting-Anak Putus Sekolah di Jabar
Saat ini prevalensi angka stunting di Buleleng justru menunjukkan tren peningkatan.
Pada tahun 2015, prevalensi mencapai 25,3 persen dari total kelahiran. Kemudian pada 2016 sempat turun menjadi 24,2 persen. Namun pada 2017 justru naik menjadi 29 persen.
BACA JUGA: Cegah Potensi Stunting, 39 Dokter Muda Dikirim ke Sumedang
Sementara standar dari WHO (World Health Organization/Organisasi Kesehatan Dunia), adalah 20 persen dari total kelahiran.
Mulai tahun ini pun, Pemkab Buleleng menetapkan 10 desa menjadi lokus penanganan masalah stunting.
Menurut Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Buleleng I Gede Suratanaya, penanganan stunting sebenarnya ada pada peningkatan gizi, bahkan sejak dalam kandungan.
Selain itu orang tua juga harus memberikan pola asuh yang baik pada anaknya. Penyebabnya ada dua, ekonomi dan perilaku. Kalau ekonomi itu sudah jelas.
“Kalau keluarga tidak berdaya secara ekonomi, tidak bisa beri asupan gizi dengan baik, akhirnya muncul kasus stunting. Tetapi, ada juga kami temukan yang kemampuan ekonomi tinggi, malah terjadi stunting. Ini penyebabnya perilaku pola asuh,” kata Suratanaya.
Menurutnya, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya intervensi, bapik spesifik maupun sensitif. Penanganan spesifik, yakni pemberian asupan gizi langsung pada bayi dan balita.
Sementara penanganan spesifik adalah pengentasan kemiskinan dan edukasi pola asuh yang melibatkan berbagai sektor.
Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra mengatakan pemerintah telah melakukan penanganan sejak 2017 silam.
Pihaknya terus mengedepankan upaya pencegahan, dengan mengoptimalkan peran posyandu di banjar-banjar.
Wabup Sutjidra pun meminta mulai tahun depan kepala desa mengalokasikan anggaran untuk menekan munculnya kasus stunting.
Alokasi anggaran itu terdiri dari penyediaan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita, upaya ekonomi produktif untuk peningkatan taraf hidup masyarakat miskin, serta pemberdayaan dan edukasi pola asuh pada orang tua.
“Ini harus dilakukan sejak dini. Malah pasangan-pasangan yang baru menikah itu perlu konseling pada petugas kesehatan, supaya bisa mencegah stunting. Termasuk melakukan deteksi dini kesehatan jani dan bayi,” kata Sutjidra.(radar bali/eps/mus/JPR)
Redaktur & Reporter : Friederich