jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sri Retnowati mengimbau calon pekerja migran Indonesia (PMI) agar lebih selektif memilih jalur keberangkatan.
Saat ini muncul banyak kasus PMI yang menjadi korban penyiksaan majikan. Selain itu, banyak CPMI ilegal yang terlantar akibat tidak selektif memilih jalur keberangkatan.
BACA JUGA: Terlibat Penipuan Bermodus Perekrutan CPMI, Manajer LPK Mataram Ditangkap Polisi
Menurut dia, CPMI seyogianya menggunakan jalur resmi atau PT yang jelas tempat dan kantornya.
"Jangan percaya dengan rayuan calo atau tekong," kata Retno kepada media, Kamis (22/6).
BACA JUGA: Pria di Bekasi Pesan Wanita Open BO, Lalu Dibacok Sebelum Begituan
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah itu mendorong pemerintah terus menerus memberikan sosialisasi tentang mekanisme pemberangkatan tenaga kerja.
"Jelaskan kepada mereka apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja. Sampaikan juga apa hak dan kewajiban PT dan majikan di sana," ujar dewan dapil Jonggat-Pringgarata itu.
BACA JUGA: AKBP Budi Setiono Ikut Padamkan Karhutla di Lahan Gambut Seluas 20 Hektare Ini
Retno menyampaikan tenaga kerja yang diberangkatkan harus dibarengi kontrak kerja.
"Di dalamnya, ada keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak terkait. Semua itu harus jelas," ungkap Retno.
Pemerintah harus siap siaga membantu tenaga kerja apabila dalam perjalanan kontrak ternyata terjadi insiden ketenagakerjaan.
"Pemerintah harus bantu menyelesaikan masalahnya. Bimbing mereka kemana harus melapor dan bagaimana mekanisme laporannya," ucap Retno.(mcr38/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Edi Suryansyah