SURABAYA - Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS memiliki cara baru untuk mendeteksi satwa yang sakit. Hal itu dilakukan karena selama sebulan ini banyak satwa KBS yang mati. Salah satu caranya adalah mengecek darah satwa secara rutin. Dengan begitu, satwa yang sakit bisa diketahui lebih cepat.
Dirut PDTS KBS Ratna Achjuningrum mengatakan, cek darah rutin itu dilakukan terhadap satwa yang memperlihatkan tanda-tanda berbeda. Misalnya, nafsu makannya turun atau satwa cenderung tidak aktif.
Menurut dia, cek darah tersebut ditujukan untuk melihat kondisi kesehatan satwa. Kalau ada satwa yang sakit, petugas bisa langsung mendeteksinya. "Mendeteksi satwa sakit dengan lebih dini itu sangat penting," jelasnya.
Dengan demikian, lanjut dia, penanganan terhadap satwa sakit juga bisa lebih cepat. Dia mengatakan, tentu akan lebih mudah menangani satwa yang sakitnya masih ringan daripada yang sudah berat. "Ini antisipasi," ujarnya.
Selain itu, berbagai vitamin akan ditambahkan dalam pakan satwa. Ratna mengatakan, satwa memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Semua itu akan dipenuhi dengan berbagai vitamin tersebut.
Dengan terpenuhinya nutrisi satwa, imunitas mereka akan membaik sehingga tidak mudah terserang penyakit atau virus dan bakteri. "Vitamin ini untuk kekebalan tubuh satwa," paparnya.
Namun, berbagai upaya itu tidak akan berpengaruh pada satwa yang memang sudah uzur. Dia mencontohkan, jaguar yang mati Kamis lalu tidak bisa ditangani karena sudah terlalu tua. "Kalau sudah tua, tentu sulit diselamatkan. Itu wajar," ungkapnya.
Yang lebih penting, dengan datangnya musim hujan di Surabaya, satwa di KBS dikhawatirkan lebih mudah sakit. Ratna mengungkapkan, memang biasanya saat hujan pertama itu, banyak satwa yang suka hujan-hujanan. "Sayangnya, semua satwa rentan sakit saat hujan," ujarnya.
Namun, PDTS telah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya membangun selter di kandang atau tempat berteduh. Selter itu bisa menjadi tempat berteduh satwa dari hujan atau panas yang menyengat.
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya M. Machmud menyatakan, sebenarnya upaya menekan jumlah satwa yang sakit tersebut bisa lebih efektif jika pemkot memiliki izin konservasi. Dengan begitu, berbagai upaya pembangunan seperti tempat karantina yang lebih baik bisa dilakukan. "Masalahnya, izin konservasi itu belum turun," tuturnya.
Sebab, kalau pemkot nekat membangun karantina di KBS tanpa ada izin konservasi, lalu di kemudian hari Kemenhut tidak memberikan izin, masalah akan menjadi rumit. Menurut Machmud, anggaran untuk membangun tempat karantina itu berasal dari APBD sehingga bisa timbul masalah lain. (idr/c7/end)
BACA JUGA: Ini Curhatan Kepala BKD Siak soal Video Mesumnya
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan Pemasak Bubur Asyura Masuk Rekor MURI
Redaktur : Tim Redaksi