jpnn.com, PANDEGLANG - Komisi VIII DPR RI beserta perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Senin (12/10).
Dalam kunjungan itu Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto memuji kinerja keuangan Kemensos. Selain alokasi dananya besar, penyerapan anggarannya di kementerian yang dipimpin Menteri Juliari P Batubara ini juga tinggi.
BACA JUGA: Di Tengah Masa Sulit, Mensos Ajak Jajarannya Perkuat Sinergi dan Tingkatkan Kinerja
Kunjungan rombongan DPR bersama Kemensos ini dilakukan di Kantor Bupati Pandeglang dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial di daerah itu.
Dalam laporan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang 2019 - 2020, terdapat program-program prioritas nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan dilaksanakan di kabupaten ini. Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).
BACA JUGA: Syahganda Nainggolan KAMI Ditangkap Polisi, Ini Cerita Istrinya ke Yani
Tahun 2020, PKH untuk Kabupaten Pandeglang bersumber dari dana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 157,6 miliar disalurkan untuk 76.115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, 5.301 KPM di antaranya telah graduasi mandiri.
Selain itu, Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Program Sembako tahun 2020 bersumber dari dana APBN Rp 168,1 miliar dan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Rp 66,5 juta. Total anggaran Rp 168,2 miliar disalurkan untuk 115.457 KPM di Kabupaten Pandeglang.
BACA JUGA: Kapitra Menulis soal Aksi 1310, Pakai Kata Membunuh dan Terbunuh
Adapun dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, saat ini Pemerintah Pusat tengah melaksanakan pendistribusian Bantuan Sosial Beras (BSB) di Kabupaten Pandeglang. Tercatat hingga 2 Oktober, BSB di kabupaten ini telah telah terdistribusi kepada 13.342 KPM atau sebanyak 26.684 karung (17,5%).
Pemerintah melalui Kemensos juga telah dan sedang melaksanakan berbagai program seperti Bantuan Sosial Sembako (BSS), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Sembako dan program Bantuan Sosial Beras (BSB) sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial dalam rangka menangani dampak Covid-19.
Yandri Susanto pada pertemuan itu berpesan supaya penyaluran bansos penanganan dampak pandemi Covid-19 haruslah tepat sasaran dan tepat guna. "Dinas Sosial perlu selalu melakukan cek ulang data kepada masyarakat agar sampai ke benar- benar yang membutuhkan," ujarnya.
Selain itu, Yandri Susanto juga mengapresiasi serapan anggaran Kemensos dalam upaya penanganan dampak Covid-19.
"Dari pantauan kami, baik secara langsung (ke Kemensos) maupun di lapangan, hasil serapan Kemensos sudah sangat bagus. Walaupun masih ada kekurangan, misalnya ada data beberapa yang tidak tepat sasaran, ya itu menjadi bagian evaluasi kita," ungkap Yandri.
Dalam Kunker itu hadir Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSKKM) Kemensos Serimika BR. Karo, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily dan Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, serta Plt Bupati Pandeglang dan jajaran.(*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam