jpnn.com, SLEMAN - Program Kampung KB tidak harus hanya berkutat pada aspek edukasi mengenai keluarga berencana. Namun, lebih dari itu juga mendorong terbentuknya keluarga sejahtera.
Hal tersebut dijalankan oleh BKKBN dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat yang disebut sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
BACA JUGA: Program Kampung KB Tekan Pernikahan Dini di Campakawarna
Salah satu contoh Kampung KB yang dibentuk oleh BKKBN terletak di desa Malangrejo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian di sektor pertanian tersebut menjadi salah satu lokasi yang dipilih sebagai Kampung KB.
”Dahulu sebelum Malangrejo ditunjuk sebagai kampung KB, aktivitas UPPKS di sini tidak terlalu aktif. Kami hanya bisa menghasilkan lima buah kerajinan dalam satu bulan. Tapi saat dicanangkan Kampung KB di Malangrejo pada 2 Februari 2016, UPPKS kami perlahan-lahan meningkat produksinya menjadi 20-an kerajinan setiap bulan pada masing-masing UPPKS,” jelas Ketua UPPKS Barokah Desa Malangrejo Muslimah.
BACA JUGA: Homestay Desa Wisata Pentingsari Segera Berstandar Dunia
”Jadi awalnya kami hanya memiliki satu UPPKS pada tahun 2004, namanya UPPKS Makarti. Lalu pada tahun 2014 kami bentuk lagi UPPKS Barokah, dan selanjutnya disusul oleh pembentukan dua UPPKS lain yaitu UPPKS Ceria dan UPPKS Amanah,” imbuhnya.
UPPKS yang dibentuk juga menjadi strategi untuk mendorong peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan ekonomi kreatif dan mendorong terbentuknya keluarga sejahtera. Melalui kegiatan peningkatan pendapatan di dalam UPPKS, edukasi mengenai program keluarga berencana dimasukkan di dalam setiap pelaksanaan pendampingan oleh tim pendamping KB.
BACA JUGA: Ayeeeyy.... Ada Kampung Keluarga Berencana
”Saat ini pengguna KB semakin bertambah, begitu juga pengetahuan mengenai KB. Kasus pernikahan usia dini juga sudah tidak ada sejak dua tahun terakhir,” ujar pembina Kampung KB di Desa Malangrejo Mujiborahman.
Program Kampung KB menyasar daerah dengan beberapa kriteria. Salah satunya adalah jumlah warga miskin di tingkat RW lebih tinggi jumlahnya dari rata-rata jumlah warga miskin per RW di tingkat kelurahan. Apabila kampung KB berada di tingkat desa, maka indikator yang digunakan adalah rata-rata jumlah warga miskin di desa tersebut lebih tinggi daripada rata-rata jumlah keluarga miskin per desa di satu kecamatan.
Selain itu, rendahnya peserta KB aktif dan rendahnya partisipasi keluarga dalam program ketahanan keluarga serta tidak adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) menjadi faktor lainnya. Hal tersebut ditambah lagi karena desa Malangrejo berada di kawasan wisata dan perbatasan perkotaan dengan potensi kerawanan sosial.
BKBBN melalui Sekretaris Utama, H. Nofrijal S.P.,M.A. mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 telah berhasil membentuk sejumlah 6000 kampung KB hingga Oktober 2017. Program kampung KB yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tersebut kini telah memasuki tahun kedua.
”Pada tahun 2016 kita targetkan untuk membentuk 514 kampung KB di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan terbentuk lebih dari 600 Kampung KB. Pada tahun 2017 kita targetkan sejumlah hampir 7.900 kampung KB," ujar Sekretaris Utama BKKBN H. Nofrijal.
Menurut dia, pekerjaan rumah BKKBN saat ini adalah menjadikan kampung KB menjadi miniatur program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Program kampung KB menurutnya juga merupakan upaya untuk memastikan masyarakat Indonesia mengetahui dan melaksanakan konsep hidup sehat dan sejahtera. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yuk, Berwisata dan Belajar Bertani di Kampung Flory
Redaktur : Tim Redaksi