jpnn.com, JAKARTA - Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan menilai sudah cukup bukti bagi polisi untuk memproses Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan Prof Budi Santoso Purwokartiko.
Sebelumnya, tulisan Prof Budi Santoso yang beredar di media sosial menuai kontroversi lantaran dianggap mengandung unsur SARA.
BACA JUGA: Chandra: Proses Hukum Rektor ITK Prof Budi Santoso
Sebab, guru besar dari ITK Balikpapan, Kalimantan Timur itu menyinggung perihal kalimat yang kerap digunakan dalam ajaran Islam. seperti, insyaallah dan barakallah.
Tulisan Prof Budi Santoso juga dinilai cenderung rasialis yang menyebut mahasiswi menutup kepala ala manusia gurun. Budi pun telah mengklarifikasi tulisannya itu.
BACA JUGA: Prabowo Sowan Megawati, Fahri Hamzah Bertanya Begini
"Klarifikasi Prof Budi Santoso dapat dinilai membuktikan dan membenarkan bahwa dirinyalah yang telah membuat pernyataan tersebut. Sebelumnya publik masih menduga-duga," kata Chandra Purna Irawan dalam pendapat hukumnya yang diterima JPNN.com, Selasa (3/5).
Chandra menilai klarifikasi Prof Budi tersebut makin menguatkan alat bukti, yaitu berupa pengakuan/keterangan; screenshot; saksi; serta keterangan ahli hukum sudah cukup banyak memberikan pernyataan atas tulisan tersebut.
BACA JUGA: Klarifikasi Rektor ITK Balikpapan soal Status Bermuatan SARA
"Berdasarkan hal tersebut sudah lebih dari cukup aparat penegak hukum untuk memproses," ujar Chandra.
Pria yang juga ketua eksekutif BPH KSHUMI itu mengatakan jika klarifikasi dapat menggugurkan atas adanya dugaan tindak pidana, maka semestinya ini diperlakukan sama kepada semua pihak seperti aktivis KAMI, Ustaz Yahya Waloni, Alimuddin Baharsyah dll.
"Bahwa klarifikasi tersebut tidak menggugurkan atas dugaan atau patut diduga adanya unsur pidana. Deliknya sudah selesai, saat dia mengunggah status. lebih baik klarifikasi tersebut disampaikan di pengadilan," kata Chandra.
Chandra berpendapat aparat kepolisian selaku aparat penegak hukum semestinya segera memproses Prof Budi Santoso atas tulisannya yang dianggap bernuansa SARA.
"Daripada dibiarkan, timbul kesan melindungi dan memicu gerakan dan dikhawatirkan menimbulkan gesekan, sedangkan tujuan mulia hukum adalah ketertiban umum," ucap Chandra Purna Irawan. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam