jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyambut baik program kesehatan yang digagas oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Menurut Charles, program 1 Desa 1 Puskesmas 1 Nakes bisa membantu masyarakat, karena kesehatan memiliki peran krusial.
BACA JUGA: SMRC Sebut Ganjar-Mahfud Berpeluang Lolos Putaran Kedua, Asal...
Oleh karena itu, Charles menegaskan tanpa adanya kesehatan, manfaat dari pendidikan gratis, makan gratis, dan bantuan sosial lainnya menjadi kurang bermakna.
"Apalah artinya pendidikan gratis, makan gratis, bansos gratis, kalau warga negara negara sebagai penerimanya tidak sehat, akibat ketimpangan pelayanan kesehatan yang terjadi di Indonesia saat ini," kata Charles dalam keterangannya, Jumat (5/1).
BACA JUGA: Perindo NTB Nilai Pernyataan Zulkieflimansyah Soal Survei Ganjar-Mahfud Tendensius
Legislator PDIP itu menjelaskan Indonesia jumlah penduduk 270 juta jiwa. Karena, merujuk dari rekomendasi WHO, seharusnya di Indonesia memiliki sekitar 270 ribu dokter umum, dengan rasio satu dokter umum untuk setiap 1.000 penduduk.
"Kemenkes mencatat per Juni 2023, jumlah dokter umum di Indonesia sebanyak 159.977 atau masih kurang 118 ribuan dokter umum jika mengacu standar WHO," ujarnya.
Direktur Representatif di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu mengungkapkan ketimpangan layanan kesehatan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan dokter, tetapi minimnya puskesmas.
Charles mengatakan data Kemenkes mencatat jumlah puskesmas di seluruh Indonesia hanya mencapai 10.435 unit.
"Ketimpangan ini sudah darurat, tidak bisa ditunda, dan harus segera diselesaikan dengan 'sat-set'. Negara harus hadir di setiap desa dalam wujud 1 Puskesmas dan 1 Nakes. Pemerintahan Ganjar-Mahfud akan membangun 49.344 puskesmas kelas C/puskesmas pembantu desa sampai 2029," kata Charles.
Selain itu, Charles menyatakan perlunya percepatan penerapan telemedicine dan layanan konsultasi keliling untuk mecakup wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas kesehatan.
Charles yakin program kesehatan Ganjar-Mahfud adalah langkah yang realistis dan tidak dapat ditawar. Sebab, pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional warga negara.
"Supaya setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia," pungkas Charles.(mcr10/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul