jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan peningkatan kasus Covid-19 di dunia yang terjadi beberapa pekan terakhir harus disikapi serius oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan vaksinasi Covid-19 yang digalakkan pemerintah saat ini harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
BACA JUGA: China dan India Berebut Pengaruh Politik Lewat Diplomasi Vaksin COVID-19
"Jika itu tidak dilakukan, maka kasus Covid-19 di Indonesia akan seperti di India," ungkap Charles Honoris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/4).
Charles menjelaskan bahwa lonjakan kasus di India misalnya, harus menjadi pelajaran buat Indonesia. Sebab, lanjut Charles, di negara dengan laju vaksinasi yang cepat sekali pun, kasus baru Covid-19 bisa meledak ketika protokol kesehatan diabaikan.
BACA JUGA: Khawatir Lonjakan Kasus Covid-19, Legislator Minta Pemerintah Jangan Lakukan Ini
Menurutnya, sebagai produsen vaksin, India sudah menyuntikkan lebih dari 100 juta vaksin ke warganya.
Namun, dengan laju vaksinasi yang tinggi tersebut, India pada Rabu (14/4) tetap mencatat 184 ribu kasus baru akibat adanya pertemuan-pertemuan massal, yang diakui otoritas setempat banyak diikuti peserta yang tidak mengenakan masker dan menjaga jarak.
BACA JUGA: Dukung Menkes Genjot Testing dan Tracing, Charles Honoris: Masyarakat Tidak Usah Panik
Charles menjelaskan dari kasus India ini, hendaknya semua pihak belajar bahwa vaksinasi penting sebagai intervensi untuk menciptakan herd immunity (kekebalan kawanan). Namun, dia menegaskan, tanpa dibarengi penerapan protokol kesehatan, masyarakat belum bisa sepenuhnya terlindungi dari penularan Covid-19.
Protokol kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat masih menjadi senjata paling ampuh memutus rantai penularan Covid-19.
"Jadi, jangan sampai kita lalai, apalagi abai terhadap protokol kesehatan karena berpuas diri lantaran sudah divaksin," kata wakil rakyat dari Dapil III DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga harus makin tegas dalam menegakkan aturan terkait penerapan protokol kesehatan. Sebagaimana vaksinasi tidak bisa menjadi alasan masyarakat mengendorkan prokes, penegakan aturan prokes juga tidak boleh kendur lantaran vaksinasi sudah berjalan.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, munculnya varian-varian virus corona baru juga menjadi tantangan tersendiri buat Indonesia dalam upaya memutus rantai penularan.
Jangan sampai penularan yang tinggi, dengan varian-varian baru (B117, B1525, E484K, dsb) di dalamnya, malah membuat efikasi vaksin yang sudah diberikan menjadi terdampak. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy