jpnn.com, JAKARTA - Mayoritas publik telah mengetahui rencana pemerintah merevisi Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Hal itu tertuang dalam hasil survei teranyar Charta Politika berjudul Evaluasi Kebijakan, Aktivitas Masyarakat, dan Peta Politik Triwulan I 2021.
BACA JUGA: Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021, PB HMI-MPO Bilang Begini
Sebanyak 41,8 persen responden mengetahui rencana revisi UU ITE, 38,5 persen tidak tahu dan sisanya 19,7 persen tak menjawab.
"Ada 41,8 persen menyatakan tahu terkait dengan instruksi revisi UU ITE," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam pemaparan hasil survei pihaknya secara daring, Minggu (28/3).
BACA JUGA: Mahfud MD Merespons Pernyataan Habib Rizieq, Kalimatnya Tegas
Di antara responden yang sudah tahu itu, sebanyak 56,3 persen menyatakan setuju dengan rencana revisi, dan 8,9 persen merasa tidak setuju.
"Kemudian 34,8 persen tidak menjawab atau tidak tahu," ucap Yunarto.
BACA JUGA: Mabes Polri Ungkap Jumlah Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar
Survei itu juga menangkap alasan responden yang setuju. Satu di antaranya menilai UU itu menimbulkan konflik sosial sehingga perlu direvisi.
"Alasan kedua banyak pasal yang merugikan masyarakat di dunia Maya. Kemudian merasa tidak nyaman sebagai netizen menyebarkan informasi di dunia maya," ungkap Yunarto.
Charta Politika melakukan survei itu pada 20-24 Maret 2021 dengan metode wawancara telepon.
Jumlah sampel dalam survei tersebut sebanyak 1.200 responden.
Survei itu menggunakan asumsi simple random sampling, angka margin of error lebih kurang 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan