jpnn.com, JAKARTA - PB Himpunan Mahasiswa Islam - Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) angkat bicara soal UU ITE yang tidak dimasukkan dalam daftar rancangan undang-undang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Komisi Media, Komunikasi dan Informatika Dedi Ermansyah mengaku kecewa dan menilai pemerintah dan DPR tidak serius untuk merevisi UU tersebut.
BACA JUGA: Komnas Perempuan dan Komnas HAM Dukung Revisi UU ITE, Ini Alasannya
Padahal wacana revisi UU ini sendiri datang dari Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD.
“Tentu sangat disayangkan revisi UU ITE ini tidak masuk dalam 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021. Artinya pernyataan Presiden Jokowi dan Pak Mahfud beberapa waktu lalu hanya untuk meredam situasi politik di tengah gencarnya desakan masyarakat untuk merevisi UU itu,” katanya, Kamis (25/3).
BACA JUGA: Alex Garang saat Tantang Polantas, Begitu Ditangkap Langsung Ciut Begini, Lihat Tampangnya
Menurut Dedi, seandainya pemerintah serius mendorong revisi UU ITE, seharusnya langsung mengirimkan surat permohonan ke DPR sehingga revisi UU ini dapat diwujudkan sebagai insiatif pemerintah untuk masuk di Prolegnas Prioritas.
"Apalagi di DPR fraksinya kan mayoritas pendukung pemerintah. Kalau ada surat dari pemerintah otomatis revisi UU ITE ini akan diprioritaskan DPR," terangnya.
BACA JUGA: Oknum Anggota Dewan Ditangkap Polisi saat Kunker ke Jakarta, Idris Hadi: Bukan Terkait Narkoba
Melihat kondisi saat ini, Dedi menilai revisi UU ITE itu hanya lips service. Ditambah lagi, ternyata pemerintah malah menyusun pedoman penerapan UU ITE dalam suatu tindak pidana.
Pria yang juga mahasiswa S2 Komunikasi Politik UMJ menilai dorongan publik untuk direvisinya UU ITE sangat kuat. Pasalnya, dinilai banyak pasal karet dan kerap dipakai untuk membungkam kritikan dan menekan pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah.
BACA JUGA: Brigadir AG dan Briptu DK Dipecat, Kapolres: Perbuatan Mereka Sudah Tak Bisa Ditolerir
"UU ITE ini sudah banyak memakan korban. Pihak-pihak yang kritik pemerintah lewat media sosial kan banyak itu yang ditangkap. Terbaru di Palopo kemarin seorang jurnalis yang menjadi korban UU ini. Jadi mestinya harus segera direvisi," tandasnya. (dkk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad