China Proklamirkan Diri Sebagai Negara Demokrasi Terbesar, Ada yang Setuju?

Selasa, 07 Desember 2021 – 17:35 WIB
Sebuah kendaraan hias yang membawa potret Presiden China Xi Jinping bergerak di Lapangan Tiananmen, Beijing, China, dalam perayaan Hari Nasional, 2019. Foto: ANTARA/Reuters/as

jpnn.com, BEIJING - Pemerintah China mengklaim sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah pemilih langsung paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lain.

Sebanyak 900 juta lebih warga berpartisipasi memilih wakil untuk anggota kongres rakyat di tingkat kabupaten dan kota pada 2016 dan 2017, demikian buku putih Demokrasi China yang dipantau ANTARA Beijing, Selasa.

BACA JUGA: Perusahaan China Bakal Revitalisasi Sumur Minyak Tua Indonesia, Nilai Proyek Fantastis

Hampir 2,48 juta orang dipilih secara langsung untuk mewakili kabupaten dan kota di kongres rakyat. Saat ini partisipasi masyarakat dalam pemilihan telah mencapai 90 persen.

Buku putih berjudul "Keberhasilan Demokrasi" tersebut diterbitkan dan diluncurkan oleh Kantor Informasi Dewan Pemerintahan China (SCIO) sejak Sabtu (4/12).

BACA JUGA: Syarief: Pemerintah Harus Tegas Menolak Klaim China, Kerahkan Kekuatan Militer

Peluncurkan buku putih tersebut sengaja untuk mendahului pelaksanaan KTT Demokrasi yang digelar oleh Amerika Serikat pada Kamis (9/12) hingga Jumat (10/12).

Buku putih itu lebih menonjolkan kepemimpinan Partai Komunis China (CPC) dalam proses demokrasi di negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa itu.

BACA JUGA: Xi Jinping Minta Jago Marxisme di Partai Komunis China Belajar Agama

Demokrasi China lebih luas, lebih tulen, dan lebih efektif daripada demokrasi AS. Politikus AS mewakili kelompok kepentingan, tetapi di China seluruh proses demokrasi menjamin perubahan kehidupan masyarakat, demikian Deputi Sekretaris Jenderal Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (NPC) Guo Zhenhua.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian menambahkan bahwa demokrasi dibangun berdasarkan sejarah suatu negara dan diadaptasi dengan situasi masyarakat setempat.

"Demokrasi hak semua bangsa, bukan hak prerogatif segelintir orang. Bentuk demokrasi berbeda dan tidak ada model yang cocok untuk semua negara. Akan sangat tidak demokratis kalau untuk mengukur sistem politik yang beragam di dunia dengan satu tolok ukur," ujarnya dalam pengarahan pers rutin di Beijing, Senin (6/12).

Penerbitan buku putih tersebut lebih ditujukan untuk menjawab berbagai tuduhan AS terhadap China sehingga di dalamnya lebih banyak berisi tentang perbandingan keberhasilan program pembangunan di kedua negara, termasuk keberhasilan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan pengentasan kemiskinan. (ant/dil/jpnn)

 

Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler