jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mempertanyakan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China, menolak warganya sendiri yang mau pulang dari Indonesia.
Hal ini disampaikan Didik pascatertahannya 208 orang WN China di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, saat akan melakukan penerbangan pada Jumat (3/4) lalu hingga akhirnya batal kembali ke Negeri Tirai Bambu tersebut.
BACA JUGA: Waspada! Virus Corona Bisa Bertahan di Ludah dan Tinja Pasien Positif
"Serasa ada kebijakan ganda yang diambil pemerintah China," kata politikus Demokrat itu, Minggu (5/4).
Didik juga sudah menginformasi soal tertahannya WN China ke pihak Angkasa Pura dan dibenarkan.
BACA JUGA: Benarkah Virus Corona Bisa Bertahan 49 Hari dalam Tubuh?
Didik menyebutkan, saat awal penyebaran Covid-19 di Wuhan, otoritas China menarik pulang warga negaranya dari berbagai negara. Namun kebijakannya berbeda saat WN China mau pulang dari Indonesia dalam kondisi sekarang, justru tidak diizinkan.
Kebijakan tersebut menurut ketua DPP Partai Demokrat demisioner ini, tentu memunculkan banyak tanda tanya dari publik. Apakah ada kebijakan lain dari China terkait dengan warga negaranya dan penangangan Corona di Indonesia?
BACA JUGA: WN Tiongkok Bebas ke Indonesia, WNI Sulit Masuki China
Atau, jangan-jangan mereka kawatir Indonesia menjadi sumber penularan baru yang tidak bisa ditoleransi?
"Kalau menilik pernyataan Xi Jinping beberapa hari yang lalu, tentang keyakinan beliau bahwa Indonesia bisa mengatasi Corona, seharusnya pertanyaan terakhir itu tidak relevan," lanjut Didik.
Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah Indonesia mempertanyakan kepada pemerintahan Presiden Xi Jinping, maupun Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, terkait penolakan mereka terhadap WN China yang ingin meninggalkan Indonesia.
"Tentu pemerintah mempunyai otoritas lebih untuk memberikan keterangan. Agar tidak terjadi kekawatiran dan spekulasi publik yang berlebihan, sebaiknya pemerintah segera membuat terang masalah ini dengan menjelaskan kepada masyarakat," tandasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam