jpnn.com, CIAMIS - Para ulama, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren hingga tokoh seni dan budayawan di Kabupaten Ciamis merespons isu people power yang diembuskan elite politik usai Pemilu Serentak 2019.
Ketua MUI Kabupaten Ciamis KH Ahmad Hidayat mengatakan, hal-hal yang berhubungan dengan Pemilu 2019, baik Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah selesai dengan jujur, adil, transparan dan demokratis.
BACA JUGA: Kubu Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU
“Atas nama MUI Ciamis, kami mengimbau masyarakat agar tidak perlu menimbulkan gejolak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Kiai Hidayat, Selasa (14/5).
“Tidak perlu ada pengerahan massa people power yang justru akan menimbulkan hal yang lebih parah lagi," imbuhnya.
BACA JUGA: Amien Rais Ganti Istilah People Power dengan Kedaulatan Rakyat
(Baca Juga: Hasil Pilpres 2019 Jabar: Jokowi 6, Prabowo 21, Lihat Rinciannya)
Oleh karena itu pihaknya menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mencari jalan yang lebih maslahat. “Carilah jalan lain. Jalan yang lebih maslahat demi kejayaan bangsa dan negara,” ujarnya.
BACA JUGA: 5.000 Aktivis 98 Siap Turun ke Jalan Kawal KPU
Senada disampaikan para Pimpinan Pondok Pesantren di Ciamis. Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ciamis KH Arif Ismail Chowas secara tegas menolak people power.
“Atas nama pimpinan pondok pesantren Miftahul Ulum Ciamis dan Forum Guru Ngaji Imam Tajuk Kabupaten Ciamis menolak segala gerakan-gerakan yang inkonstitusional, yang berkenaan dengan melawan hukum, yang berkenaan dengan menggerakkan massa atau people power,” tegas Kiai Arif.
Menurutnya people power adalah gerakan untuk kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok atau perorangan yang tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat dan umatnya.
“Kami mengimbau dan menyerukan kepada masyarakat Kabupaten Ciamis dan Pangandaran secara umum, khususnya kaum muslim dan para santri untuk tidak terpancing dan tidak ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok yang tadi kami sampaikan atau kelompok yang mengajak untuk melawan hukum,” tambahnya.
Pimpinan Pondok Pesantren Arrisalah KH Asep Saeful Millah pun menyuarakan hal yang sama. “Apalagi di bulan Ramadan ini, untuk bangsa, untuk semua pihak khususnya agamawan, marilah menjaga hawa nafsu,” ucap Asep.
(Baca Lagi: Amien Rais Ganti Istilah People Power dengan Kedaulatan Rakyat)
Penolakan people power juga datang dari tokoh seni dan budayawan Ciamis, Godi Suwarna. “People power seperti yang saya bayangkan adalah sesuatu yang mengerikan, dan itu jelas saya tolak,” tandasnya.
Godi menambahkan, people power bisa memudarkan persatuan dan kesatuan dan memecah belah masyarakat. “Masyarakat Indonesia yang sudah dipersatukan dengan keanekaragaman budaya, agama, suku dan adat ini akan terpecah belah dengan adanya aksi power people,” kata Godi. (*/adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Akan Tolak Hasil Pemilu Curang, padahal Versi BPN Menang
Redaktur : Tim Redaksi