jpnn.com, JAKARTA - berkeliaran menunjukkan lemahnya sinergitas antara lembaga penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan maupun imigrasi.
"Membaca runtutan kronologi sejak asal masuk seperti pembuatan dokumen kependudukan administrasi dan perkara yang sedang dijalani mengindikasikan bahwa kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal. Terlebih lagi adanya keterlibatan oknum dari internal penegak hukum itu sendiri merupakan tamparan yang telak sekaligus menjadi cambuk bagi lembaga maupun institusi untuk melakulan evaluasi secara total agar tidak terulang lagi," urai Agus di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
BACA JUGA: PN Jaksel Tolak Permohonan PK Buronan Djoko Tjandra
Polri, lanjut Agus, menjadi salah satu lembaga yang disorot publik karena kejadian ini mengingat salah satu oknum Polri yang dirasa memuluskan jalan Djoko Tjandra dapat bebas. Brigjen Prasetyo Utomo pun akhirnya dicopot dari jabatannya.
"Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Listyo Sigit dalam beberapa keterangannya berjanji melakukan penelusuran terkait seluruh dugaan penyalahgunaan wewenang termasuk potensi pidana yang berkaitan dengan lembaganya dalam kasus lolosnya Djoko Tjandra. Dalam komitmennya untuk melakukan upaya bersih-bersih di lembaganya, Kabareskrim mencopot Brigjen Prasetyo ditahan Provost Mabes Polri," tambahnya.
BACA JUGA: Kejagung Sudah Periksa 8 Personelnya Terkait Kasus Djoko Tjandra
Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari IMM, PMII, GMNI, PMKRI, Himapersis, GMKI, KMHDI, Hikmahbudhi, KAMMI, PII itu menganggap lolosnya Djoko Tjandra sebagai momentum bagi Polri untuk berbenah demi membangun kredibilitas lembaga.
Kelompok Cipayung Plus menyayangkan lolosnya Djoko Tjandra, buronan kelas kakap kasus korupsi Bank Bali. Lolosnya Djoko Tjandra mengindikasikan bahwa masih terdaoat celah pengamanan, dan koordinasi antar lembaga yang buram.
BACA JUGA: Dilarang Polisi ke Luar Negeri, Pengacara Djoko Tjandra Santai Banget
"Celah-celah ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencapai kepentingan pribadi dan mengambil keuntungan atas celah tersebut," jelasnya.
"Kami meminta Kapolri dan Kabareskrim untuk mengusut hingga tuntas terkait siapa saja aktor yang terlibat dalam kasus lolosnya Djoko Tjandra. Hal ini penting dilakukan oleh Polri dan bareskrim demi tercapainya penegakan hukum yang adil transparan serta menjadi pengayom dan pemberi layanan terbaik kepada masyarakat," sambungnya.
Cipayung Plus juga meminta agar Polri dan KPK berkoordinasi guna menuntaskan kasus Djoko Tjandra.
"Adanya indikasi tindak pidana korupsi maka kelompok Cipayung plus menuntut Kapolri dan Kabareskrim untuk melibatkan dan bekerja sama dengan KPK dalam mengusut kasus Djoko Tjandra ini supaya lebih transparan dan akuntabel," tutupnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil