jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta yang menyatakan anggota dewan William Aditya Sarana bersalah, sangat tidak populer.
BK DPRD sebelumnya menyatakan anggota dewan dari fraksi PSI itu melanggar tata tertib DPRD, setelah mengunggah dokumen rancangan KUA PPAS DKI Jakarta 2020 ke media sosial. Dalam dokumen itu terlihat antara lain keanehan usulan pembelian lem aibon yang nilainya mencapai Rp 82,8 miliar.
BACA JUGA: Pendukung Anies Pasti Setuju William PSI Terkena Sanksi
"Saya kira keputusan itu makin menambah buruk citra DPRD DKI. Bisa jadi dianggap publik menjadi pembela setia setiap kebijakan Pemda DKI yang di luar nalar," ujar Ari kepada JPNN.com, Sabtu (30/11).
Dosen di Universitas Indonesia ini menilai, hal kebalikan mungkin akan diterima William dan PSI. Keputusan BK DPRD DKI dapat menjadi amunisi baru untuk semakin mengukuhkan jati diri sebagai pihak yang menggugat kesembronoan penganggaran Pemda DKI.
BACA JUGA: Vonis untuk William Aditya Preseden Buruk Bagi Pemerintahan Anies Baswedan
"Bagi PSI, poin plus ini sangat positif untuk pemilu mendatang. PSI akan terus dicitrakan sebagai partai milenial yang selalu menggugat ketidakadilan," ucapnya.
Pembimbing disertasi S3 di pasca sarjana Universitas Padjajaran ini memprediksi, publik akan semakin menunggu gebrakan dan temuan lain dari PSI, yang selama ini alpa diungkap politikus partai-partai mapan.
BACA JUGA: William Aditya PSI Ungkap Fakta Malah Dikenai Sanksi, Sungguh Aneh
"Mungkin secara teknis formal dan etis langkah William dinyatakan salah oleh BK DPRD DKI, tetapi setidaknya William dan PSI memperlihatkan kinerja anggota dewan yang diharapkan publik," katanya.
Ari lebih lanjut mengatakan, bisa saja pengajuan anggaran yang amburadul mulai dari usulan pengadaan lem aica aibon hingga pembelian pulpen lolos dari amatan publik, jika tidak diungkap William. Padahal, angkanya sangat fantastis. Karena itu, publik sebenarnya berharap William mendapat ganjaran atas sikap kritisnya, bukan malah diberi sanksi.
"Jatuhnya sanksi akan semakin meruntuhkan kepercayaan publik terhadap anggota dewan yang makin di titik nadir terbawah," pungkas Ari. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang