jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan menggelar sidang sengketa Pilkada pada 26 Januari 2021 mendatang.
Menanggapi itu, epidemiolog dari Griffith University Australia, Dr Dicky Budiman berharap agar MK mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 pada sidang pendahuluan perselisihan pilkada.
Dicky memperingatkan bahayanya tercipta klaster baru covid-19 yang timbul sebagai akibat diadakannya pemungutan suara ulang (PSU) yang menjadi permintaan beberapa pemohon.
Menurut Dicky, pilkada serentak yang dilaksanakan dalam rentang waktu September hingga Desember 2020 kemarin sudah cukup berdampak pada persebaran Covid-19.
BACA JUGA: Pak Tito Bandingkan Keberhasilan Pilkada 2020 dengan Pemilu AS, Begini Kalimatnya
Hal ini diperparah dengan libur akhir tahun, yang menyebabkan angka penyebaran covid-19 di Indonesia, hampir menyentuh angka satu juta yang terpapar.
“Kita ini sudah serius banget (masalah pandemi), jadi kalo ada keputusan pemilihan suara ulang wah itu harus dipikirkan lagi dampaknya terhadap sebaran wabah. Bisa-bisa jadi klaster baru," tegas Dicky.
BACA JUGA: Bu Risma Dipersiapkan Buat Pilkada DKI Jakarta atau Pilpres 2024?
“Dampaknya saja masih sangat panjang, ini baru dampak awal, yang terburuk belum terlihat akibat pilkada," tambah Dicky yang juga seorang praktisi dan peneliti Global Health Security dan Pandemi.
Pertimbangan potensi munculnya klaster baru akibat PSU, lanjut Dicky, harus menjadi masukan bagi hakim konstitusi pada sidang pendahuluan.
“Hakim harus mempertimbangkan ini sebelum memutuskan untuk lanjut memeriksa perkara. Hati-hati, jangan sampai kita semakin terpuruk karena Pilkada yang tak kunjung usai. Apalagi di Jawa dan Bali, perhatikan juga di daerah yang minim fasilitas kesehatan. Ini bisa menjadi sebuah mimpi buruk," pungkasnya. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia