jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan pemerintah mempelajari kabar merebaknya Covid-19 di China sebelum memutuskan penghentian PPKM di Indonesia pada Januari 2023.
"Dulu, Indonesia kan juga bebas Covid-19, tetapi, itu ternyata tidak lama. Begitu sampai di Indonesia, perkembangannya dahsyat. Ada banyak yang terpapar dan korban jiwa," kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (26/12).
BACA JUGA: RS Dibanjiri Pasien, China Sembunyikan Data Kasus Covid-19
Ketua Fraksi PAN DPR itu menyebut Indonesia boleh saja melakukan pelonggaran. Namun, pemerintah tetap harus mencari cara agar masyarakat aman.
"Pandemi Covid-19 yang kita lalui selama lebih dua tahun, jangan terulang lagi," lanjut Saleh Daulay.
BACA JUGA: NasDem Bakal Gerah Jika Kadernya Kena Reshuffle dari Kabinet Jokowi
Saleh pun memahami rencana pemerintah mencabut kebijakan PPKM. Selain secara umum di dunia kasus corona telah mereda, hal itu juga penting guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia tidak menafikkan fakta bahwa banyak negara yang mengalami resesi pascapandemi. Kondisi itu perlu dihindari dengan menggerakkan kembali aktivitas warga di sektor publik.
BACA JUGA: Rezim Jokowi Disebut Lebih Baik dari Era SBY, Irwan Demokrat Ungkap Fakta Ini
"Dengan mencabut PPKM, pemerintah kelihatannya mau menaikkan produktivitas dan kreativitas warga. Harapannya, ekonomi tumbuh dan berkembang. Angkatan kerja yang sangat tinggi dapat digerakkan untuk kepentingan nasional," tuturnya.
Namun, dalam konteks itu pemerintah diminta melakukan beberapa hal. Pertama, memastikan vaksinasi booster sudah mencapai target minimal. Ini penting mengingat masih banyak warga yang hanya divaksin satu kali atau dua kali.
Dengan mengoptimalkan booster, Saleh meyakini tingkat imunitas masyarakat diharapkan menjadi tinggi. Kalaupun mereka beraktivitas dengan pelonggaran protokol kesehatan (prokes), itu tidak akan membahayakan bagi kesehatan.
Kedua, pemerintah diminta tetap menyosialisasikan pola hidup sehat. Ormas, OKP, organisasi profesi, sekolah, kampus, dan institusi lainnya perlu dilibatkan.
Dengan pola hidup sehat, katanya, dipastikan masyarakat akan jauh terhindar dari berbagai penyakit.
Ketiga, pemerintah tetap diharapkan selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Karena itu, obat dan alat-alat kesehatan yang memadai harus tetap disiapkan.
"Semoga kekurangan obat dan alkes tidak terjadi lagi ke depan," uhar Anggota DPR Dapil II Sumut itu.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam