jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki dasar politik yang kuat untuk memaksakan reshuffle kabinet Indonesia Maju.
"Tidak ada dasar yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan reshuffle kabinet," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Senin (26/12).
BACA JUGA: Jokowi Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa yang Terdepak?
Dia menyebut kepuasan publik kepada pemerintah saat ini cukup tinggi.
Contohnya, survei Charta Politika teranyar yang menyebut kepuasan responden terhadap rezim Jokowi-Maruf Amin di atas 70 persen.
BACA JUGA: Rezim Jokowi Disebut Lebih Baik dari Era SBY, Irwan Demokrat Ungkap Fakta Ini
"$angat tidak logis melakukan reshuffle kabinet bila mengacu pada hasil survei tersebut," kata pengamat dari Universitas Esa Unggul itu.
Lagipula saat ini tidak ada kekisruhan di pemerintahan yang membuat Jokowi perlu merombak Kabinet Indonesia Maju.
BACA JUGA: Umar Hasibuan Sentil Omongan Jenderal Dudung, PKB Bereaksi Tegas
Sebab, kekisruhan biasanya mengganggu kinerja dan memunculkan penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
"Kisruh politik yang menyebabkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga tidak terlihat. Hal itu terlihat dari terjaganya stabilitas politik nasional," katanya.
Namun, Jamiluddin menduga jika terjadi reshuffle, itu hanya upaya Jokowi menyingkirkan kader NasDem dari kabinet.
Akan tetapi, mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu mengingatkan ada dampak negatif ketika Jokowi memaksakan reshuffle demi menyingkirkan kader NasDem dari kabinet.
"Kalau itu tujuannya, bisa saja ekskalasi suhu politik akan meningkat. Sebab, NasDem yang merasa berkeringat menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI akan gerah karena didepak tanpa dasar," kata Jamiluddin. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan