JAKARTA -- Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait menjelaskan, hingga saat ini ada dua opsi terkait pengelolaan PT Inalum paska habisnya kontrak dengan pihak Jepang pada 2013 mendatangKedua opsi sedang dibahas pemerintah
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Turun Tipis, Petani Mulai Resah
Opsi pertama, 100 persen diambil alih pemerintahBACA JUGA: Tarif KRL Diusulkan Naik 62 Persen
Konsekuensi jika 100 persen diambil alih pemerintah, maka ada persoalan di tingkat pengembangan PT Inalum ke depanKata Effendi Sirait, tidak mungkin kapasitas produksi alumuniumnya stagnan terus, yakni 225.000 ton per tahun
BACA JUGA: Disetujui Lima Daerah jadi KEK
Paling tidak, ke depan harus bisa dua kali lipat"Dan itu memerlukan dana besar," ujar Effendi Sirait ini dalam seminar bertema "Pengelolaan Saham Inalum: Oleh Negara untuk Rakyat" di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/6).Sedang kemampuan dana untuk mengambil alih 100 persen, kata Sirait, pemerintah RI siapDikatakan, sudah dihitung bahwa dengan hanya mengeluarkan 220 juta dollar AS, maka Inalum bisa 100 persen dikuasai pemerintahHitung-hitungannya, aset Inalum kini sekitar 1,2 miliar dollar AS.
Dari jumlah itu, uang cash yang menjadi hak pemerintah RI, mencapai 627 juta dollar ASSedang untuk mengambil alih semuanya dibutuhkan dana 726 juta dollar ASSehingga kekurangannya ditaksir 220 juta dollar AS, itu sudah termasuk dana operasional dan lain-lain"Jadi, kalau kita kasih 220 juta dollar AS ke Jepang, selesai itu," ujar Sirait yang juga Wakil Ketua Tim Teknis yang dibentuk pemerintah terkait pengelolaan Inalum ke depan itu.
Sementara, dalam proposalnya, Jepang ingin melanjutkan kontrak, dengan menawarkan akan mengucurkan dana tambahan 367 juta dollar ASSelain itu, dalam proposalnya, Jepang juga siap mambantu pembangunan PLTA-PLTA yang baru di kawasan Danau Toba"Kesiapan membantu itu di luar yang 367 juta dollar AS," ujar Sirait(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Maskapai Baru Berguguran
Redaktur : Tim Redaksi