jpnn.com - JAKARTA - Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ahmad Basarah merasa aneh jika elektabilitas Jokowi disebut tak mengalami kenaikan.
Basarah mengaku sering berkampanye keliling Indonesia bersama Jokowi dan menyaksikan respon dan dukungan langsung dari masyarakat yang luar biasa.
BACA JUGA: Kerahkan Saksi untuk Awasi Real Count
"Sehingga rasanya aneh kalau elektabilitas Jokowi disebut tidak pernah mengalami peningkatan," kata Basarah, Minggu (29/6), di Jakarta.
Basarah menghargai hasil survei yang dirilis beberapa lembaga belakangan ini. Namun ia menilai, tak sesuai fakta jika ada lembaga survei yang melaporkan selisih suasa Jokowi-JK hanya 3 atau 4 persen.
BACA JUGA: Dihajar Kampanye Hitam, Yakin Jokowi-JK Tetap Teratas
"Kami menghargai hasil survei yang dilaporkan beberapa lembaga survei akhir-akhir ini. Namun, terhadap hasil survei yang melaporkan perolehan suara Jokowi-JK hanya selisih 3 atau 4 persen lebih banyak dari Prabowo-Hatta, sangat tidak sesuai dengan fakta lapangan," ujar Basarah.
Wakil Sekjen PDI Perjuangan ini menduga skenario kecurangan pemilihan presiden telah dimulai. Sebab, kata dia, konspirasi kecurangan pilpres akan dilakukan secara terencana, terstruktur, dan masif.
BACA JUGA: Buat Tabloid Tandingan Obor Rakyat, Dahlan Iskan Diapresiasi
"Sangat mungkin kecurangan dimulai dari rekayasa pembentukan opini dengan memanfaatkan lembaga-lembaga survei yang akan dibayar untuk mengumumkan hasil survei yang semakin menurunkan elektabilitas Jokowi-JK dan menaikkan elektabilitas Prabowo-Hatta," kata Basarah.
Menurutnya, rekayasa hasil survei tersebut akan merekayasa persepsi publik secara masif. Kemudian, akan ditindaklanjuti dengan rekayasa rekapitulasi suara hasil pilpres.
"Pengalaman pahit proses pemungutan suara pemilu legislatif kemarin masih belum hilang dari ingatan kita. Kecurangan dalam pelaksanaan pileg mulai dari pencoblosan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang melibatkan oknum-oknum penyelenggara pemilu yang sebagian besar masih bertugas kembali dalam pemilu presiden ini," timpal Anggota Komisi III DPR RI itu.
Dengan kata lain, ia menjelaskan, telah tersedia instrumen yang akan digunakan untuk melakukan berbagai praktek kecurangan dalam pilpres yang akan datang.
Karenanya, Basarah mendesak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu bertindak tegas.
"Kami mendesak agar KPU dan Bawaslu berani bertindak progresif dan berani mengambil resiko demi menyelamatkan proses pilpres yang demokratis dan bermartabat. Mari kita selamatkan demokrasi Indonesia," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jika Pilpres Sekarang, Prabowo Presiden
Redaktur : Tim Redaksi