JAKARTA - Ketua Umum People Aspiration Centre (Peace), H Ahmad Shahab khawatir usul Hak Angket Pajak yang tengah diperjuangkan sebagian anggota DPR RI terperosok menjadi alat transaksi.
"Hak Angket Pajak itu hanya bakal membuat gaduh suasana politik nasional karena akan terjadi tarik-menarik diantara sesama anggota DPR RI lantaran hak angket dimaksud lebih mengarah pada penggiringan hukum pajak ke ranah politik yang ujung-ujungnya diselesaikan dengan pola transaksional," tegas Ahmad Shahab, di Jakarta, Senin (7/2).
Belajar dari pengalaman kasus Bank Century, ujungnya bermuara juga ke aparat hukumWaktu itu, kata Ahmad Shahab, proses politik kasus Bank Century di DPR RI gaduh tidak karuan sehingga sampai saat ini penyelesaiannya tidak ada kejelasan
BACA JUGA: Aneh, Polisi Malah Tunggang-langgang
DPR juga diam dan tidak mengurusi, sepertinya ditinggal begitu saja."Kini lagi-lagi mau mengusulkan Hak Angket Pajak
BACA JUGA: FPDIP Dorong SKB 3 Menteri jadi UU Kerukunan Beragama
Masyarakat semakin kritis, kalau sudah dipolitisasi, bakal terjadi tawar-menawar dan bagi-bagiMenurut Ahmad Shahab, keberadaan usulan Hak Angket Pajak baru dalam proses pengumpulan tandatangan dukungan pada tingkat antar pribadi anggota DPR RI
BACA JUGA: Kecurangan Pilkada Tasikmalaya Dibeber di MK
"Belum ada pernyataan resmi dari masing-masing fraksi di DPR RIPenandatangan kebanyakan dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan yang begitu bernafsu ingin menggulirkan Hak Angket Pajak ini," ungkapnya.Menyikapi proses yang saat ini terjadi, kata Ahmad Shahab, Peace menyerukan agar pengguliran usulan Hak Angket Pajak DPR RI itu tidak ditanggapi dan tidak perlu didukung karena akan mengaburkan kasus-kasus yang berkaitan dengan pokok persoalan hukum digeser menjadi transaksi politik"Kami sangat berharap, fraksi-fraksi di DPR tindak menyikapinya secara berlebihan," pungkas Ahmad Shahab(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Usung Capres Sendiri
Redaktur : Tim Redaksi