jpnn.com - JAKARTA--Mendekati akhir tahun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) makin sering dikunjungi DPRD dan honorer kategori dua (K2) dari berbagai daerah.
Misi mereka sama, mempertanyakan kebijakan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dalam penanganan honorer K2 yang gagal tes.
BACA JUGA: Kalau Kami Korupsi, Penjarakan Kami, Hukum Mati Sekalipun
"Sepekan terakhir lebih dari 20 daerah baik honorer K2 maupun DPRD yang ke sini menanyakan nasib honorer," kata Kasubag Pengaduan KemenPAN-RB Gunawan Toha, di kantornya, Jakarta, Senin (24/11).
Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah saat Desember nanti. Lantaran masa berlaku PP 56 Tahun 2012 akan berakhir Desember.
BACA JUGA: Yuddy Ancam Sanksi Pemda Boros
Sementara Kabid Pengadaan SDM Aparatur Diah Faraz mengungkapkan, banyaknya DPRD yang datang karena mendesak ada kebijakan baru MenPAN-RB.
"Ini waktunya kan mau selesai, jadi mereka pada nunggu kira-kira kebijakan apa yang akan dikeluarkan terkait penanganan honorer K2," tandasnya.
BACA JUGA: Baru 166 Daerah Serahkan Data Honorer K2
Dia juga menduga adanya janji pemda kepada honorer K2 untuk diangkat menjadi CPNS mendorong mereka berbondong-bondong ke KemenPAN-RB untuk berjuang. Hanya saja janji-janji tersebut, semestinya bukan menjadi kewajiban pusat ntuk menuntaskannya.
"Kita di KemenPAN-RB ada outsourching juga, tapi mereka tidak pernah menuntut dijadikan pegawai. Karena kita tidak pernah menjanjikan apa-apa, selain gaji standar UMP saja," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Gubernur Minta Jokowi Kucurkan Dana 1 Triliun 1 Provinsi
Redaktur : Tim Redaksi