jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean mempertanyakan hasil assessment (penilaian) atas calon Direktur Utama Pertamina oleh sebuah perusahaan konsultan sumber daya manusia, PT DDI. Berdasarkan informasi yang diperoleh Ferdinand, hasil assessment DDI berbeda jauh dibandingkan dengan hasil assessment untuk jajaran direksi Pertamina pada 2009 dan 2011.
Ferdinand mengatakan, sejak awal penunjukkan PT DDI sebagai assessment calon Dirut Pertamina patut dipertanyakan. Dugaannya, ada peran keluarga Menteri BUMN, Rini Soemarno di balik penunjukan PT DDI itu.
BACA JUGA: PLN Diminta Jangan Ikut Naikkan Tarif Listrik
"Diduga ada intervensi keluarga Soemarno untuk memaksakan menggunakan PT DDI, padahal lembaga assessment yang lebih baik masih banyak," ujar Ferdinand kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/11).
Menurutnya, upaya yang cukup masif untuk menguasa sektor migas terlihat ketika Rini menunjuk PT DDI yang notabene memiliki kaitan dengan Ongky Soemarno, kakak kandung Rini. Ferdinand menegaskan, independensi dan integritas PT DDI patut diragukan sehingga hasil penilaiannya pun layak dipersoalkan.
BACA JUGA: Bangun Jalan 1.700 Km dan Tujuh Pos Perbatasan
"Bahkan dari awal terlihat jelas kepentingan Soemarno Cs mengusulkan nama kandidat Dirut Pertamina orang lama yang pernah bermasalah," ungkapnya.
Nama-nama tersebut, lanjutnya, seperti Widhyawan yang diketahui pernah bermasalah ketika di SKK Migas terkait kasus Rudi Rubiandini. Begitu pula dengan nama Rinaldi Firmansyah yang dianggap tak memiliki keahlian di sektor migas.
BACA JUGA: Harga BBM Bisa Naik Lagi
"Jika Rinaldi yang tidak memiliki keahlian migas dan hanya memiliki kemampuan manajeman, ujung-ujungnya Pertamina dibawa ke liberal, dibawa pasar. Pertamina bukan lagi bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk pasar," tambahnya.
Terkait pemilihan calon Dirut Pertamina dari internal atau eksternal, Ferdinand mengharapkan figur yang dipilih memiliki integritas, profesional, independen, bersih dari kooptasi keluarga Soemarno dan memang ahli di bidangnya.
"Jokowi sudah menyatakan pakta integritas agar kabinetnya bebas dari korupsi melalui penyaringan lewat KPK. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya PT DDI dan Kementerian BUMN terbuka dan transparan terkait seleksi dirut dan direksi Pertamina," tuntasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Infrastruktur - Konsumsi Jadi Unggulan Investor
Redaktur : Tim Redaksi