JAKARTA—Keputusan pemerintah Indonesia untuk melakukan desentralisasi pendidikan sudah dinilai tepat oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan EkonomiHal tersebut diungkapkan oleh Kepala Program Kerjasama Negara Partner Non-Members Direktorat Pendidikan OECD, Ian Whitman di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Selasa (2/8) malam.
“Manajemen berbasis sekolah yang dilakukan Indonesia merupakan kebijakan yang tepat
BACA JUGA: Nominal Beasiswa Bidik Misi Naik
Pemerintah Indonesia juga telah meminta OECD untuk melakukan analisis terhadap sistem pendidikan di Indonesia tahun depanIan menjelaskan, bentuk lembaga seperti komite sekolah di sekolah juga ada di negara-negara anggota OECD dan sebagian besar ada di Amerika Latin dan Afrika
BACA JUGA: Diragukan, Efektifitas Larangan Pungutan dengan Permendiknas
Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur normal yang dilakukan pemerintah.“Namun, saat ini memang diakui dengan adanya sistem desentraliasi masih ada persoalan yang terjadi di daerah
Oleh karena itu, lanjut Ian, desentralisasi pendidikan ini sudah sesuai kondisi masyarakat Indonesia yang beragam
BACA JUGA: 16 Provinsi Masih Tarik Iuran SPP SD-SMP
Satu sistem pendidikan tidak bisa diberlakukan sama ke semua daerah karena perbedaan yang adaKarena sistem desentralisasi itu daerah harus bertanggungjawab pada tata kelola keuanganMisalnya, daerah harus bisa memutuskan buku apa yang akan digunakan, guru seperti apa yang diinginkan, dan lainnya.“Indonesia sudah ada di jalur yang benarPerubahan yang dilakukan sangat besarKita tidak bisa berharap semuanya akan bisa berfungsi dengan baik dalam waktu cepatSaya yakin orang tua yang menjadi anggota komite sekolah tidak tahu apa yang harus mereka lakukanitu terjadi dimana-mana sebenarnya,” pungkasnya.
Masih di tempat yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengungkapkan, tujuan Kemdiknas mengundang OECD ini adalah untuk mendengar bagaimana analisa dari OECDDijelaskan, OECD merupakan organisasi yang terdiri dari 34 negara terkaya di dunia“OECD awalnya melakukan sebuah tes untuk mengetahui hasil belajar dari negara mereka supaya anak-anak mereka makin kompetitifMaka kemudian dibuatlah Program for International Student Assessment (PISA),” terang Fasli.
Selain dari 34 negara anggota itu, terang Fasli, ditawarkan juga ke negara lain non anggota baik negara yang menengah atau negara berkembangIndonesia sejak 2000 sudah ikut sebagai non member OECDJumlah anggota non member EOCD ada sebanyak 74 negara.
“Karena itu, kita ingin tahu Indonesia dari tahun ke tahun ada peningkatan dan ternyata memang ada peningkatanDari segi keterbacaan, ada peningkatan meski masih di bawah levelnyaAnak-anak yang memiliki kemampuan matematika dan Sains pada level 1 dan 2 tidak akan kompetitif dan bersaing di dunia sehingga perlu dipacu paling tidak mencapai level 3 dan makin baik kalau makin banyak yang level 5-6Pada saat ini level 5-6 belum sampai 1 persen,” ujarnya(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pusat Genjot Sarana Pendidikan di Perbatasan
Redaktur : Tim Redaksi