jpnn.com - MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) akan melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2023 ini.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Muhammad Nasir mengatakan keputusan pembukaan rekrutmen CPNS ini sudah disetujui pemerintah pusat.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2 Menantang DPR Menuntaskan Revisi UU ASN sebelum Rekrutmen CPNS dan PPPK 2023
"Hasil rapat kami bersama pemerintah pusat pada 30 November 2022, pemerintah memastikan pengadaan CPNS tahun 2023," kata Nasir di Mataram, NTB, Kamis (5/1).
Menurut dia, selain rekrutmen CPNS, pemerintah juga membuka pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
BACA JUGA: MenPAN-RB Ungkap 4 Kebijakan Rekrutmen CPNS dan PPPK 2023, Tenaga Teknis Peluang Besar
"Mengenai formasinya apa saja, belum ada kriteria. Akan tetapi, rencananya akan ada formasi selain PPPK. Cuma PPPK akan diselesaikan lebih awal baru CPNS, tetapi CPNS ini jumlahnya terbatas," ungkap Nasir.
Dia mengatakan waktu pelaksanaan pendaftaran, diperkirakan baru dibuka pada Juni, Juli, atau Agustus 2023. Hanya saja, waktu pastinya belum ditentukan.
BACA JUGA: MenPAN-RB Ungkap Jabatan yang Jadi Fokus Rekrutmen CPNS 2023, Ada Tenaga Teknis?
"Kalau perkiraan kami 500-600 orang, tetapi asumsi kami paling maksimal 200 orang. Kalau soal waktu, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah biasanya bulan Juli atau Agustus," kata dia.
Nasir menyatakan rekrutmen CPNS ini berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang diteruskan ke pemerintah pusat.
"Karena CPNS ini bentuk pertanggungjawaban secara keuangan dan administrasi. Makanya nanti semua menjadi fungsional. PPPK ini juga nanti bisa dari umum. Cuma PPPK yang sekarang ini diselesaikan dari yang ada dulu, tetapi apakah PPPK boleh ikut, boleh asal memenuhi syarat," jelas Nasir.
Dia menuturkan bahwa tidak ada perekrutan tenaga guru untuk CPNS.
Namun, hanya untuk tenaga kesehatan dan teknis.
“Sebenarnya tenaga medis tidak ada, tetapi kita juga berhitung karena akan ada juga ASN yang pensiun. Contoh, kalau kami hitung BKD saja butuh 160 orang karena terkait dengan pelayanan, tetapi yang ada sekarang hanya 80 orang, bahkan justru ke depan sedikit karena semua sudah dilakukan dengan teknologi," jelas Nasir.
Menurut dia, jika berbicara pada pada analisis dan beban kerja jumlah penghitungan ASN, terutama yang memasuki masa pensiun, cukup banyak di lingkungan Pemprov NTB.
"Analisis dan beban kerja jumlah penghitungan jumlah ASN. Ada lebih dari 300 orang guru yang terbanyak hampir 200 yang pensiun. Jadi, untuk guru sudah miliki data," imbuh Nasir. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi