jpnn.com, PUTUSSIBAU - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat (Kalbar) kondisi terkini ketersediaan guru di daerah itu merespons rencana penghapusan tenaga honorer.
Kadisdikbud Kapuas Hulu Petrus Kusnadi menyebut daerahnya saat ini membutuhkan minimal 1.930 guru mulai tingkat TK, SD, dan SMP.
BACA JUGA: Daerah Ini Hanya Punya 66 Bidan PNS, Sisanya Tenaga Honorer
Petrus menilai kebijakan penghapusan honorer mulai 28 November 2023 akan mengurangi kualitas pendidikan di daerah tersebut.
"Kebijakan pemerintah pusat menghapuskan tenaga kontrak menyulitkan dunia pendidikan di daerah, apalagi Kapuas Hulu masih kekurangan 1.930 orang guru," ujar Petrus di Putussibau pada Jumat (24/6).
BACA JUGA: Detik-Detik Bus Masuk Jurang di Tasikmalaya, 3 Tewas, Sopir Memberi Pengakuan
Dia memerinci jumlah keseluruhan guru TK, SD, dan SMP di Kapuas Hulu saat ini kurang lebih 3.000 orang, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun honorer.
Sementara itu, guru yang lulus seleksi PPPK atau P3K saat ini baru 442 orang yang akan menerima surat keputusan (SK) pada 29 Juni nanti.
BACA JUGA: Reaksi Pak Bejo atas Rencana Penghapusan Honorer, Pemerintah Perlu Tahu
Dengan penambahan guru PPPK itu, kata Petrus, kekurangan guru di Kapuas Hulu kurang lebih 1.930 orang.
Oleh karena itu, Petrus meminta ada pengecualian bagi guru jika honorer dihapus.
"Seharusnya penghapusan tenaga kontrak itu perlu dikaji ulang, mesti ada pengecualian khusus untuk tenaga pendidikan," ujarnya.
Petrus mengatakan dunia pendidikan di Kapuas Hulu perlu kebijakan khusus dalam pengangkatan honorer sekolah, dengan tujuan untuk memenuhi kekurangan guru tersebut.
Jika pemerintah daerah atau pihak sekolah tidak diperbolehkan mengangkat tenaga kontrak atau honorer, lanjutnya, daerah bakal kesulitan menutupi kekurangan guru.
"Karena ini juga berkaitan dengan regulasi. Jadi, bagaimana menutupi kekurangan guru di Kapuas Hulu?" ucap Petrus.
BACA JUGA: Penghapusan Honorer: Sikap Bupati Ini Tegas, Semoga MenPAN-RB Membaca
Maka dari itu, dia meminta pemerintah pusat ikut mengatasi kekurangan guru di Kapuas Hulu yang merupakan daerah perbatasan dengan Malaysia.
"Kami berharap pemerintah pusat ada kebijakan khusus untuk mengatasi kekurangan guru di daerah untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan," ujar Petrus. (ant/fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam