Daerah Masih tak Pro Investasi

JAKARTA- Internationa Finance Corporation (IFC) dan Bank Dunia merilis laporan hasil analisa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah di hampir seluruh wilayah IndonesiaDalam laporannya itu, IFC dan Bank Dunia berkesimpulan bahwa banyak sekali kebijakan usaha di daerah yang tidak pro investasi.

"Dari hasil analisa kebijakan usaha yang dilakukan Doing Business (DB) di Indonesia 2010 dari sudut pandang perusahaan dalam negeri ukuran kecil hingga menengah pada 14 kota besar menunjukkan masih terjadi birokrasi yang panjang," ungkap Mierta Capaul, Product Leader Financial and Private Sector Develoment The World Bank Group, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/12).

Panjangnya birokrasi itu terlihat dalam proses mendirikan usaha, pengurusan izin-izin untuk mendirikan bangunan dan pendaftaran properti

BACA JUGA: PetroChina Garap Sumur Minyak di Jambi

"Pemerintah daerah harus mendorong terciptanya kebijakan yang lebih bersahabat bagi pelaku usaha agar bisa mendorong pertumbuhan investasi," ujarnya.

Sementara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menneg PAN&RB), EE Mangindaan mengakui pelayanan publik di daerah-daerah masih jauh dari harapanItu karena masih banyak yang belum paham apa itu pelayanan publik

BACA JUGA: PLN Ngutang ke Cina USD 371,5 Juta

Padahal dengan layanan publik yang optimal bisa mendorong pertumbuhan investasi.

"Memang dibandingkan negara-negara lain, Indonesia memiliki beberapa praktek usaha yang baikNamun, praktek tersebut tidak diterapkan secara merata," tambahnya

BACA JUGA: Bank Nasional Biayai 3 Proyek Baru PLN

Ketidakseragaman tersebut, lanjut Mangindaan disebabkan karena perbedaan persyaratan dan praktek-praktek yang dijalankan oleh pemerintah daerah, serta perbedaan kinerja perwakilan badan pemerintah pusat di daerah.(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Berharap Dana Kualanamu Rp2,1 T Ditutup Maret