jpnn.com, JAKARTA - Daerah kembali menyuarakan agar ada langkah penyelamatan di internal Golkar, menyusul ditetapkan Setya Novanto selaku ketua umum di partai berlambang pohon beringin itu menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Langkah penyelamatan yang dimaksud adalah dengan mengambil pucuk pimpinan untuk sementara waktu agar roda organisasi partai bisa berjalan efektif. Selain itu, Setnov (sapaan akrab Setya Novanto) bisa berkonsentrasi penuh untuk menghadapi dugaan kasus korupsi yang disangkakan KPK.
BACA JUGA: Kader Ngotot Dedi Mulyadi, Golkar Karawang Respons Begini
Tindakan penyelamatan itu disuarakan Ketua Dewan Penasihat Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar, Rapsel Ali. Kata dia, perlu ada tindakan nyata untuk segera mengganti Setnov.
Alasannya, citra Golkar akan terus tergerus dan terpuruk bila ditangani Setnov. “Ini "Ini aspirasi Golkar dari daerah,” kata Rapsel Ali seperti yang dilansir Fajar (Jawa Pos Group), Jumat (10/11).
BACA JUGA: Pak Jokowi Harus Selamatkan KPK dari Setya Novanto
Rapsel Ali menyebut, tokoh yang layak turun tangan melakukan penyelamatan adalah Jusuf Kalla selaku sesepuh Golkar.
“Saya meminta Pak JK selaku sesepuh Golkar turun tangan menyelamat partai dengan menunjuk NH (Nurdin Halid) selaku Plt Ketum Golkar,” kata Rapsel.
BACA JUGA: Kang Emil Buka Peluang Bakal Jadi Kader Golkar
Menurut Rapsel Ali, Jusuf Kalla yang kini menjabat sebagai wakil presiden wajib menyelamatkan Golkar karena momen politik sedang menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. “Supaya ketum SN (Setya Novanto) dapat konsentrasi mengurus persoalan hukumnya,” imbuhnya.
Terkait desakannya ini mengangkat NH sebagai Plt Ketum Golkar, Rapsel mengatakan, dewan pimpinan pusat (DPP) tak perlu menggelar musyarawah nasional luar biasa karena Pak JK dan Nurdin Halid bersama jajaran pengurus sudah bisa memulihkan kepercayaan rakyat terhadap Golkar.
“Kasihan Setnov jika dibebani lagi dengan tugas kepartaian dan tugas DPR. Biar beliau tenang menghadapi proses hukumnya, apalagi sudah dua kali ditetapkan selaku tersangka. Ini masalah yang sangat berat untuk Setnov,” Rapsel.
Seperti diketahui, KPK secara resmi telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka rasuah. Lagi-lagi, KPK menyangka ketua umum Golkar itu terlibat dalam patgulipat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, penetapan status tersangka terhadap Novanto merupakan hasil penyelidikan baru.
“Pada 5 Oktober 2017, KPK melakukan penyelidikan baru. KPK telah meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti relevan,” ujar Saut dalam jumpa pers di KPK, Jumat (11/11). (jpnn/fajar)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setnov Menghindar Dari Wartawan? Ini Jawaban Idrus...
Redaktur : Tim Redaksi