jpnn.com, JAKARTA - Politikus nasional asal Papua Mervin S Komber meminta Kemendagri untuk mendampingi daerah daerah yang terlambat dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurut Mervin, APBD merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan dan pelaksanaan berbagai program dan proyek pemerintah daerah.
BACA JUGA: Mervin Komber Ajak Warga Dukung Penanganan Pandemi Covid-19 di Papua Barat
APBD menjadi patokan dalam melaksanakan proyek jangka panjang di daerah. Tanpa ada perincian anggaran dan telah disetujui, maka akan ada banyak proyek yang terbengkalai.
“Jika APBD terlambat disahkan maka akan merugikan masyarakat,” ujar Mervin Komber, Senin (14/2/2022).
BACA JUGA: PDIP Pegang Bukti Formula E Didanai APBD, Pak Anies Berbohong?
Berkenaan dengan keterlambatan pengesahan APBD pada beberapa kabupaten di tanah Papua, Mervin Komber meminta Kemendagri untuk melakukan pendampingan kepada daerah daerah yang terlambat menetapkan APBD agar pembahasan APBD dapat berlangsung lancar serta segera ditetapkan.
“APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah,” ujar Mervin.
BACA JUGA: BPSDM Kemendagri Evaluasi Kualitas Pendalaman Tugas Anggota DPRD Seluruh IndonesiaÂ
Eks Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini mengatakan jika APBD telat dibahas maka tentunya ada beberapa kegiatan yang ikut terlambat daam pelaksanaanya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, Mervin mendesak Kemendagri untuk mendampingi daerah-daerah di tanah Papua yang masih belum menetapkan APBD hingga kini.
Lebih lanjut, Komber berharap kepada para Bupati yang belum menetapkan APBD untuk segera melakukan pembahasan.
“Kami berharap para bupati serius dalam proses penetapan APBD. Kami berharap segera tetapkan APBD. Ini sudah terlambat sekali, dari ketentuan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 yang idealnya di bulan Desember 2021," ujar Mervin.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich