TEGAL--DPRD menolak kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang membuka impor ikan guna mendukung industrialisasi dinilai kurang tepatSebab langkah ini justru memberikan dampak kurang baik, yang mengancam kelangsungan hidup para nelayan dan pedagang ikan di Kota Tegal.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD, Rachmat Raharjo, pemerintah seharusnya terlebih dulu melakukan kajian mendalam terkait kebijakan tersebut
BACA JUGA: Kapolda Terbitkan Maklumat Perang Terhadap Judi
Sebab, para nelayan di Pantura selama ini cukup kesulitan menutupi kehidupan sehari-hariBACA JUGA: Kecewa, Wagub Sulteng Bosan Ngomong Disiplin PNS
Kondisi demikian, bakal makin memperburuk nasib nelayan."Seharusnya pemerintah bukannya mengeluarkan kebijakan impor ikan
BACA JUGA: Diusut, Bansos Jabar Rp400 Miliar
Sehingga khusus untuk wikayah Kota Tegal, kami mendesak Pemkot menolak impor ikan masuk ke daerah ini."Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Bakul Ikan Tegal (ABIT) Gunaryo mengungkapkan, pihaknya kurang sependapat dengan kebijakan impor ikanSebab bakal menyebabkan pasokan ikan di pasaran melimpahSehingga harga ikan jatuh, dan nelayan kesulitan mencukupi kebutuhan hidup
"Sepanjang jenis ikan yang akan diimpor tidak ada di Indonesia, seperti ikan Salem, hal itu tidak terlalu berpengaruhApabila ikan impor jenisnya samaKami tak sependapat dengan kebijakan impor ikan," imbuhnya.
Ditambahkan Gunaryo, selama ini yang diharapkan para nelayan dan pedagang ikan, pemerintah membantu dalam ekspor ikanSebab, sebagai negara maritim jumlah pasokan ikan dari para nelayan cukup melimpahBahkan, ia menyatakan sanggup apabila diminta menyediakan pasokan ikan mencapai 2 - 3 ton per hari(hun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dianggap Lalai, Manager Proyek Diinterogasi
Redaktur : Tim Redaksi